ARUSBAWAH.CO -  Balikpapan, salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat mengalami kenaikan belanja pegawai sebesar 7,56 persen pada 2026.

Data Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per awal Februari 2026 menunjukkan, belanja pegawai Kota Balikpapan pada 2025 berada di angka Rp1.307,27 triliun.

Angka itu meningkat pada 2026 menjadi Rp1.406,09 triliun.

Artinya, terdapat kenaikan hampir Rp100 miliar untuk pos belanja pegawai.

Kenaikan itu terjadi bukan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik atau pelayanan publik berbentuk barang.

Melainkan, pos yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tunjangan kinerja, gaji guru SMA/SMK negeri, hingga iuran jaminan sosial pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Transfer ke Daerah Balikpapan Dipangkas Lebih dari 50 Persen

Kondisi ini kontras dengan situasi fiskal daerah yang sedang tertekan akibat kebijakan pusat.

Transfer ke Daerah (TKD) Kota Balikpapan dipangkas drastis.

Jika pada 2025 TKD Balikpapan tercatat Rp2.313,96 triliun, maka pada 2026 hanya tersisa Rp1.091,68 triliun.

Artinya, terjadi pemangkasan sekitar 52,83 persen, atau dana sebesar Rp1,2 triliun hilang dari kas daerah kota Balikpapan.

Pukulan dari pusat itu membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin sempit.

Sejumlah pos belanja strategis terpaksa harus dipangkas.

Belanja Barang dan Jasa Turun Tajam

Pos Belanja barang dan jasa, misalnya, mengalami penurunan tajam.

Pada 2025, pos ini berada di angka Rp1.701,92 triliun, namun pada 2026 dipangkas menjadi Rp1.281,28 triliun.

Penurunannya mencapai sekitar Rp420 miliar atau setara 75,28 persen.

Padahal, belanja barang dan jasa merupakan tulang punggung operasional harian pemerintahan.

Di dalamnya termasuk belanja alat tulis kantor, listrik, air, internet, bahan bakar kendaraan dinas, perjalanan dinas, rapat-rapat, jasa konsultan, hingga pelatihan aparatur.

Belanja Modal Ikut Terpangkas di Tengah Tekanan Fiskal

Tak berhenti di situ, pos belanja modal juga ikut terpangkas.

Dari Rp1.565,83 triliun pada 2025, belanja modal Balikpapan turun menjadi sekitar Rp916,83 miliar pada 2026, atau berkurang Rp649 miliar.

Penurunan ini setara 41,44 persen.

Padahal belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, rumah sakit, pengadaan alat kesehatan, serta infrastruktur dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Belanja Lainnya Naik Tipis

Sementara itu, belanja lainnya justru mengalami sedikit kenaikan.

Dari Rp180 miliar pada 2025, naik menjadi Rp180,79 miliar pada 2026, atau meningkat tipis sekitar Rp790 juta atau naik sekitar 0,44 persen.

Pos ini mencakup bantuan keuangan ke kabupaten/kota, hibah, bantuan sosial, subsidi, hingga dana tidak terduga.

(wan)