“Dulu juga dinyatakan aman, tapi akhirnya runtuh. Kita tidak ingin hal serupa terjadi di Samarinda,” tambahnya.

Husni menyoroti ketiadaan fender atau pelindung jembatan, yang seharusnya menjadi pengaman dari benturan kapal.

Ia nilai, tanpa fender, pilar jembatan akan langsung terkena benturan setiap kali ada kapal yang gagal bermanuver.

“Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada lagi tongkang yang menabrak jembatan ini? Apakah BBPJN siap bertanggung jawab jika terjadi insiden besar?” tanyanya.

Ia kini mempertanyakan peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait pengawasan lalu lintas sungai.

“Kita sudah berkali-kali mengalami kejadian jembatan ditabrak. Mengapa masih percaya dengan sistem pengawasan yang sudah berulang kali gagal?” ucapnya.

Lebih lanjut, Husni juga menyinggung perusahaan pelayaran yang terlibat, seperti PT Pelayaran Mitra Samudera 7 dan Pelindo, yang menurutnya tidak efektif dalam mencegah insiden.

Ia bilang, bahwa insiden ini tidak hanya mengancam keamanan kendaraan yang melintas di atas jembatan, tetapi juga kapal-kapal yang beroperasi di bawahnya.

Oleh sebab itu, Husni meminta agar aktivitas lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahakam juga dihentikan sementara.

“Kami dari Komisi II DPRD Kaltim bersama pimpinan DPRD dan Pemprov Kaltim tetap meminta penutupan jembatan dan menghentikan aktivitas kapal sampai ada solusi konkret,” tegasnya.