Selain itu, berbagai contoh penerapan kebijakan kepemudaan yang dinilai berhasil di daerah lain turut dijadikan referensi dalam penyusunannya.

"Seluruh regulasi yang sudah mengalami perubahan kita akomodasi. Kita juga mengambil best practice dari daerah lain agar regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan saat ini," jelasnya.

Saat ini pembahasan masih memasuki tahapan awal bersama organisasi perangkat daerah terkait. 

Dalam proses selanjutnya, DPRD Samarinda akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, perguruan tinggi, hingga elemen lainnya untuk memberikan masukan terhadap substansi raperda.

"Kami memberikan ruang kepada masyarakat, organisasi, dan perguruan tinggi untuk menyampaikan masukan demi penyempurnaan Raperda Kepemudaan ini," pungkas Abdul Rohim.

Abdul Rohim menegaskan bahwa penyusunan Raperda Kepemudaan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi, dan kalangan perguruan tinggi melalui penyampaian berbagai masukan. (adv/naa)