Menyisakan tiga daerah yang saat ini, proses administrasi pelantikannya belum dilakukan (Mahulu, Berau dan Kukar).
Untuk Kukar dan Mahulu, pelantikan masih harus menunggu selesainya PSU dilaksanakan di Kota Raja.
Hingga hasil PSU ditetapkan, Edy Damansyah masih menjabat sebagai Bupati Kukar.
Ini juga diamini oleh Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris saat dikonfirmasi awak media, Selasa (25/2/2025) kemarin.
"Sesuai dengan AMJ (Akhir Masa Jabatan). Setelah pelantikan nanti, baru break (perpindahan jabatan). Tidak ada Pj. Masa jabatan berakhir 2026 kalau tidak salah. Sepanjang tidak ada terpilih atau dilantik yang baru, ya mereka (kepala daerah Mahulu dah Kukar), masih jadi bupati," kata Fahmi Idris.
Terjawab soal anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sudah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Di Kalimantan Timur, ada dua daerah yang berdasarkan putusan MK, harus melakukan PSU, yakni Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk Mahulu diharuskan menggelar PSU dalam jangka 90 hari usai putusan dikeluarkan MK, sementara Kukar waktunya lebih pendek, yakni hanya 60 hari.
Penjelasan soal anggaran ini, disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat diwawancara awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Selasa (25/2/2025).
Ia awali bahwa berdasarkan putusan MK, ada beberapa kategori.
"Ada yang pemilihan suara penuh semua daerah. ada yang sebagian saja TPS dan ada yang ditolak (gugatannya). Khusus yang ditolak otomatis nanti akan saya sampaikan ke gubernur," katanya.
"Ini tugasnya kami. KPUD setempat agar segera menetapkan, mengusulkan kepada DPRD provinsi. DPRD Provinsi akan berkirim surat ke Presiden melalui Mendagri untuk disahkan. Dan setelah itu akan dilantik oleh Presiden," jelas Tito.
Lalu, untuk yang menggelar PSU, juga ia sampaikan sudah dikomunikasikan dengan kepala-kepala daerah di Indonesia, perihal anggaran yang akan digunakan, yakni melalui APBD masing-masing daerah.
"Kemudian untuk yang pemungutan suara ulang (PSU) semua, saya sudah komunikasikan dengan teman-teman Gubernur dan Pj supaya mereka mempersiapkan anggaran. Ngecek anggarannya, cukup enggak? Kalau cukup dari kabupaten itu, ya kabupaten itu yang membiayai,"
"Kalau seandainya enggak ada uang, ya akan dibantu kalau seandainya memang sama sekali tidak mampu," lanjut Tito.
