Ia menekankan bahwa tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Samarinda, melainkan harus menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim.

“Ini bukan persoalan lokal semata. Pemerintah provinsi harus terlibat aktif karena dampaknya sudah menjalar ke banyak wilayah lain di Kaltim,” tambahnya.

Ia juga menyoroti berbagai penyebab lain seperti buruknya sistem drainase, perubahan fungsi lahan di hulu, dan kurangnya infrastruktur pengendali banjir. Karena itu, Darlis menegaskan bahwa penanganan tak boleh lagi bersifat reaktif.

“Kita butuh solusi jangka panjang. Banjir ini bukan kejadian baru dan dampaknya makin kompleks. Harus ada rencana besar, mulai dari evaluasi izin tambang, pembenahan saluran air, sampai pembangunan infrastruktur anti-banjir di titik rawan,” tegasnya.

Darlis mengingatkan bahwa sebagai ibu kota provinsi, Samarinda tidak bisa terus-menerus dibiarkan tenggelam setiap kali hujan deras melanda.

“Kalau daerah sekitarnya hujan, Samarinda pasti kebanjiran. Maka kita juga harus punya langkah antisipasi luar biasa untuk menghadapi situasi luar biasa seperti ini,” tutupnya. (adv)