“PDAM minta kami bangun sendiri. Biayanya Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar, padahal kami belum jualan,” jelasnya.

Hal serupa terjadi untuk listrik. Mangasi Tambunan, anggota REI Kaltim, mengatakan pengembang wajib menyetor deposit besar ke bank sebelum PLN memasang jaringan.

“Misalnya mau bangun 100 rumah, biaya listrik bisa Rp2 miliar. Harus setor dulu, baru nanti dipasang. Jadi modal awal makin berat,” katanya.

Menurut Bambang, total modal awal pengembang untuk membangun 100 rumah bisa mencapai Rp3,5 miliar hanya untuk PDAM dan PLN.

Belum termasuk biaya bangunan, material, arsitek, hingga tenaga kerja.

Tata Ruang dan RDTR Masih Jadi PR

Masalah tata ruang juga masih menghantui.

Bisnis perumahan di Samarinda sempat terhenti sejak 2018 karena perubahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

“Ada 21 developer yang tak bisa jualan, termasuk saya. Sudah punya izin, sudah bikin jalan, tapi tiba-tiba lahannya berubah jadi kawasan tambang,” ungkap Bambang.

Untungnya, pada 2023 tata ruang Samarinda sudah diperbarui.

Namun ia berharap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) segera diselesaikan dan terkoneksi ke sistem OSS (Online Single Submission).

“Di Samarinda baru tiga kecamatan yang RDTR-nya terkoneksi OSS: Samarinda Ulu, Samarinda Kota, dan Palaran. Yang lain masih proses,” ujarnya.

“Hubungan kami dengan Pemkot cukup baik, tapi jujur, PR masih banyak yang harus dibereskan,” tambahnya.
 
Di akhir, Mangasi Tambunan menegaskan bahwa persoalan utama yang harus segera diselesaikan bersama pemerintah adalah perizinan dan pajak yang berbelit-belit.

“Pengembang harus disupport. Kami tak perlu minta dikasih kredit murah. Percepat saja proses perizinan,” katanya.

“Saya pernah tanya, kenapa izin lama keluar? Dijawab, yang ngurus lagi cuti, atau anaknya sakit. Banyak izin ditaruh dan dibiarkan. Poinnya, bagaimana izin bisa keluar secepat mungkin agar pengembang yang pakai uang bank tidak molor dan bunganya tidak membengkak,” pungkasnya.
 
(bersambung)/ Anjas Pratama

Edisi ketiga akan membahas soal program Gratispol dan respon pengembang terhadap program Gratis Administrasi Rumah di Kaltim. Pemprov Kaltim diketahui menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk program ini.