ARUSBAWAH.CO -  Rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur mendapat respons dari lingkaran dalam pemerintah provinsi. 

Melalui akun YouTube pribadinya, Bambang Widjojanto (BW) eks pimpinan KPK yang juga merupakan Tim Penasihat Gubernur Kalimantan Timur, secara terbuka memberikan kritik terhadap gerakan yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur tersebut.

Video yang diunggah pada Sabtu (18/4/2026) tersebut menjadi sorotan karena BW secara spesifik membedah motif di balik aksi. 

BW menyebut bahwa gelombang kritik yang muncul belakangan ini bukan sekadar aspirasi murni, melainkan upaya sistematis yang direncanakan untuk mengecoh publik dengan mengemas kepentingan politik tertentu di balik selubung suara rakyat.

Narasi Residu Politik dan Delegitimasi

Dalam pernyataannya, Bambang menekankan bahwa fenomena ini merupakan residu politik atau sisa-sisa persaingan dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang dianggapnya belum tuntas di tingkat elit. 

Ia berargumen bahwa hasil Pilgub 2024 secara demokratis telah menentukan kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sehingga gerakan yang mengarah pada upaya pemakzulan dianggap sebagai bentuk delegitimasi terhadap proses demokrasi.

"Ada upaya yang direncanakan secara sengaja untuk mengecoh. Seolah-olah ada aspirasi rakyat, tapi nyatanya hanya sisa pertarungan politik 2024 yang belum selesai," ujar Bambang dalam unggahan video tersebut. 

Ia menambahkan bahwa mobilisasi massa yang diklaim mencapai ribuan orang patut dibaca secara hati-hati oleh publik agar tetap menjaga kejernihan berpikir.

Bambang juga membedakan antara kritik otentik yang berasal dari kelompok mahasiswa dengan apa yang ia sebut sebagai mobilisasi kepentingan.