Apabila kegiatan tersebut berada di bawah kendali provinsi atau pemerintah pusat, Pemkot akan menyampaikan rekomendasi pengendalian sesuai aturan.

Dalam presentasinya, Andi Harun juga membeberkan kebutuhan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Salah satunya adalah rencana pembangunan 10 rumah pompa air di sejumlah lokasi strategis seperti Jembatan Lempake, Jalan PM Noor, Griya Mukti, dan sekitar RSUD AW Syahranie, dengan kebutuhan dana lebih dari Rp836 miliar.

Setiap rumah pompa membutuhkan lahan sekitar 500 meter persegi, dan saat ini Pemkot tengah mengidentifikasi titik-titik yang memungkinkan untuk dibangun.

Tak hanya itu, dibutuhkan juga pembangunan tanggul tanah sepanjang 1.418 meter dan tanggul beton sepanjang 15.000 meter. Total estimasi anggaran untuk infrastruktur tanggul tersebut mencapai Rp900 miliar, di luar dari kebutuhan pompa air.

Andi Harun juga menyoroti hambatan teknis seperti jembatan kayu atau beton serta bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan aliran air, yang menyebabkan penyempitan dan menyulitkan normalisasi.

“Belum lagi saluran air yang tersumbat dan menyebabkan bottleneck. Permasalahan ini kompleks, ditambah juga dengan persoalan sampah,” ujarnya.

Ia telah meminta agar hasil kajian teknis terus dikembangkan dalam sepekan ke depan, khususnya untuk daerah Loa Janan Ilir dan wilayah-wilayah yang terdampak luapan Sungai Mahakam seperti Loa Buah. (adv)