ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan banjir secara komprehensif dan berbasis data.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan hal tersebut saat memimpin Paparan Rencana Penanggulangan Banjir oleh Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR, yang berlangsung di Ruang Harutala Bapperida Samarinda, Selasa (10/6/2025).
Dalam arahannya, Andi Harun menyatakan bahwa solusi terhadap banjir harus dilakukan dari hulu ke hilir dengan pendekatan teknis yang mendalam serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
"Rencana pengendalian banjir tahun ini hingga 2026 kami bahas secara detail agar benar-benar menjawab kebutuhan teknis di lapangan. Kami memetakan penanganan mulai dari bagian hulu hingga hilir,” jelas Andi Harun.
Ia menyoroti perlunya pembangunan tanggul, penguatan bantaran sungai, serta pemasangan sheet pile sebagai langkah penanganan banjir di wilayah hilir.
Selain itu, sistem drainase di area rawan seperti Lempake, Jalan Damanhuri, kawasan Flyover Kadrie Oening, RSUD AW Syahranie, Loa Bahu, Palaran, hingga Loa Janan Ilir juga menjadi prioritas.
Penanganan banjir ini pun didukung oleh data ilmiah, termasuk pemetaan curah hujan, ketebalan sedimentasi, hingga penggunaan citra satelit untuk memantau aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu.
“Kita akan identifikasi langsung aktivitas pembukaan lahan itu. Apakah karena pertambangan, pematangan lahan, atau kegiatan lain? Setelah itu kita periksa izin-izinnya. Kalau wewenangnya Pemkot, akan kami tindak tegas,” ungkap Andi Harun.
Apabila kegiatan tersebut berada di bawah kendali provinsi atau pemerintah pusat, Pemkot akan menyampaikan rekomendasi pengendalian sesuai aturan.
Dalam presentasinya, Andi Harun juga membeberkan kebutuhan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Salah satunya adalah rencana pembangunan 10 rumah pompa air di sejumlah lokasi strategis seperti Jembatan Lempake, Jalan PM Noor, Griya Mukti, dan sekitar RSUD AW Syahranie, dengan kebutuhan dana lebih dari Rp836 miliar.
Setiap rumah pompa membutuhkan lahan sekitar 500 meter persegi, dan saat ini Pemkot tengah mengidentifikasi titik-titik yang memungkinkan untuk dibangun.
Tak hanya itu, dibutuhkan juga pembangunan tanggul tanah sepanjang 1.418 meter dan tanggul beton sepanjang 15.000 meter. Total estimasi anggaran untuk infrastruktur tanggul tersebut mencapai Rp900 miliar, di luar dari kebutuhan pompa air.
Andi Harun juga menyoroti hambatan teknis seperti jembatan kayu atau beton serta bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan aliran air, yang menyebabkan penyempitan dan menyulitkan normalisasi.
“Belum lagi saluran air yang tersumbat dan menyebabkan bottleneck. Permasalahan ini kompleks, ditambah juga dengan persoalan sampah,” ujarnya.
Ia telah meminta agar hasil kajian teknis terus dikembangkan dalam sepekan ke depan, khususnya untuk daerah Loa Janan Ilir dan wilayah-wilayah yang terdampak luapan Sungai Mahakam seperti Loa Buah. (adv)
