Ayub mengakui adanya kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia bahkan menyebut tidak tepat jika legislatif sepenuhnya menyalahkan pihak eksekutif.

“Kami meminta maaf sebagai anggota DPRD. Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Nonsense kalau kami kemudian menyalahkan eksekutif,” tegasnya.

Ia menyinggung sorotan publik terhadap anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur bernilai Rp8,5 miliar hingga anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur senilai Rp25 miliar yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

Menurutnya, DPRD semestinya mengetahui dan mengawal penggunaan anggaran tersebut sejak awal.

“Anggaran itu harusnya juga diketahui DPRD Kaltim. Untuk itu kami minta maaf,” lanjutnya.

Klaim Sudah Intervensi Kebijakan

Ayub menyebut DPRD Kaltim telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merespons kritik masyarakat.
Salah satu hasilnya, kata dia, adalah pembatalan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar oleh gubernur.

“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur, dan beliau dengan kelapangan hati mengembalikan atau membatalkan pengadaan itu. Itu bentuk kita mengakomodir aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Namun demikian, ia tidak menampik adanya persepsi di publik bahwa kebijakan tersebut tetap berjalan dengan skema berbeda.

Ayub menilai persoalan utama bukan semata legalitas, melainkan empati terhadap kondisi masyarakat.

“Walaupun itu benar secara hukum, tapi ada empati yang tidak kita bangun, baik DPRD maupun Pemprov,” katanya.