ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-47 dan akan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses persetujuan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa meski anggaran tahun depan harus dipangkas hingga Rp6 triliun dari perkiraan awal, program-program utama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap terjamin.

Termasuk di dalamnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK, serta bantuan pendidikan GratisPol yang menjadi andalan Pemprov.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama jajaran DPRD menyepakati anggaran Rp15,15 triliun. Inilah yang kita ajukan sebagai APBD 2026. Mohon doa dari seluruh masyarakat,” ujar Rudy di Gedung B DPRD Kaltim, Minggu malam (30/11/2025).

Ia mengakui bahwa penyesuaian fiskal tahun ini cukup berat. Hampir semua pos belanja terpaksa dirampingkan menyusul koreksi anggaran yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, dua komponen penting tetap tidak tersentuh pengurangan.

“Belanja dipangkas untuk semua perangkat daerah. Tapi TPP ASN dan PPPK tetap aman. Program GratisPol juga tetap kita jalankan sebagaimana yang diharapkan,” tegasnya.

Rudy menekankan bahwa mempertahankan kedua program tersebut adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pegawai serta masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.