ARUSBAWAH.CO - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dipastikan turun drastis dibandingkan tahun 2025.
Pemangkasan besar-besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memaksa daerah melakukan penghematan.
Dan jika melihat struktur belanja tahun 2025, potensi efisiensi paling besar justru berada pada pos yang selama ini paling gemuk yaitu belanja daerah.
Data yang dihimpun Arusbawah.co dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pada Rabu (3/12/2025) menunjukkan seluruh daerah di Kaltim masih menempatkan beberapa belanja sebagai pos terbesar.
Jika APBD 2026 harus dirampingkan, pos inilah yang seharusnya ditata ulang oleh pemerintah daerah.
Belanja Terbesar 10 Kabupaten/Kota: Siapa Paling Gemuk dan Harus Dipangkas?
Pemetaan belanja terbesar di tiap kabupaten/kota menunjukkan pola yang sama yaitu mayoritas daerah menggemukkan belanja modal atau belanja barang dan jasa.
Namun yang paling rawan dan seharusnya dipangkas adalah belanja lainnya, terutama pada daerah yang item ini membengkak hingga ratusan miliar.
Pos ini berisi belanja bagi hasil, bantuan keuangan, hibah, bansos, subsidi, hingga belanja tak terduga.
1. Kabupaten Berau: Belanja Modal Paling Gemuk, Tapi Belanja Lainnya Juga Besar
Berau mencatat total belanja daerah Rp5,25 triliun.
Belanja modal menjadi pos terbesar dengan Rp2,64 triliun.
Sedangkan, belanja lainnya mencapai Rp619,52 miliar didominasi bantuan keuangan Rp452,58 miliar.
Angka ini menjadi potensi efisiensi karena lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja sosial jika digabungkan.
2. Kutai Kartanegara: Belanja Barang dan Jasa Menelan Separuh APBD
Kukar masih menjadi daerah dengan APBD raksasa Rp11 triliun.
Pos terbesar adalah belanja barang dan jasa Rp4,43 triliun, disusul belanja modal Rp3,74
Pos besar juga pada belanja lainnya Rp1,348 triliun yang didominasi bantuan keuangan Rp1,152 triliun.
Tahun 2026, angka ini seharusnya jadi prioritas pemotongan oleh pemerintah daerah.
3. Kutai Barat: Minim PAD, Tapi Bantuan Keuangan Membengkak
Kubarr menganggarkan total belanja Rp4,8 triliun.
Belanja modal menguasai struktur belanja sebesar Rp1,49 triliun.
Namun belanja lainnya pun tak kecil yakni Rp660,59 miliar.
Lagi-lagi, bantuan keuangan menjadi pos terbesar Rp426,01 miliar.
Di tengah penurunan TKD 2026, besarnya angka ini perlu dievaluasi.
4. Kutai Timur: Belanja Modal Terbesar se-Kaltim, tetapi Belanja Lainnya Tetap Menggembung
Kutai Timur mengalokasikan belanja modal tertinggi yaitu Rp4,221 triliun dari total Rp11,1 triliun.
Namun belanja lainnya sebesar Rp1,364 triliun tetap menjadi ruang besar untuk dipangkas.
Yang paling dominan adalah bantuan keuangan Rp1,191 triliun.
5. Kabupaten Paser: Belanja Barang dan Jasa Lebih Besar daripada Belanja Modal
Paser menganggarkan belanja barang dan jasa Rp1,588 triliun, sedikit di atas belanja modal Rp1,557 triliun.
Belanja lainnya Rp530,31 miliar, bantuan keuangan mendominasi Rp444,87 miliar.
Seperti daerah lain, belanja jenis ini bukan kebutuhan langsung masyarakat dan wajib dievaluasi ulang.
6. Kota Balikpapan: Belanja Barang dan Jasa Mendominasi
Balikpapan mengalokasikan belanja barang dan jasa terbesar Rp1,618 triliun.
Belanja lainnya termasuk yang paling kecil se-Kaltim Rp162,28 miliar.
Meski kecil, belanja hibah Rp146,31 miliar mendominasi dan patut dikoreksi pada 2026.
7. Kota Bontang: Belanja Barang dan Jasa Tempat Terbesar
Bontang menggelontorkan Rp1,087 triliun untuk belanja barang dan jasa, menjadi pos paling besar.
Belanja lainnya Rp92,75 miliar, yang mayoritas dialihkan ke hibah Rp81,24 miliar.
Meski kecil, efisiensi tetap diperlukan.
8. Kota Samarinda: Belanja Modal Mendominasi, Namun Belanja Hibah Tinggi
Samarinda menganggarkan belanja modal Rp2,73 triliun.
Sementara belanja lainnya Rp202,22 miliar, hampir seluruhnya habis untuk hibah Rp195,65 miliar.
Ini angka yang besar untuk sektor yang bersifat tidak mendesak.
9. Penajam Paser Utara: Bantuan Keuangan Masih Terlalu Besar
PPU menganggarkan belanja lainnya Rp215,32 miliar.
Bantuan keuangan Rp156,74 miliar menjadi pos terbesar meski kebutuhan daerah lebih mendesak pada layanan dasar.
10. Mahakam Ulu: Belanja Barang dan Jasa Mendominasi, Tapi BTT Sangat Tinggi
Mahulu menganggarkan belanja lainnya Rp359,11 miliar.
Menariknya, belanja tidak terduga (BTT) mencapai Rp122,97 miliar, tertinggi se-Kaltim.
Di tengah penurunan TKD 2026, pos-pos inilah yang bisa jadi opsi untuk harus dikurangi.
Bupati dan Wali Kota tidak punya pilihan lain selain mengalihkan anggaran dari pos tidak produktif ke sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang benar-benar menyentuh masyarakat.
(wan)
