ARUSBAWAH.CO -  Penurunan tajam Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026 memukul seluruh daerah di Indonesia. 

Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak.

Akibatnya, postur APBD 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim anjlok signifikan dan memaksa pemerintah daerah menyesuaikan belanja secara drastis.

Akhir November lalu, DPRD bersama pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota di Kaltim mengetuk Raperda APBD 2026. 

Namun ketok palu tahun ini bukan soal ekspansi anggaran, melainkan upaya merapikan ulang fiskal akibat pemangkasan yang berjalan serentak dan menukik.

Penurunan APBD Kaltim 2026 Signifikan

Kaltim pada 2025 memiliki APBD sebesar Rp21 triliun. 

Untuk 2026, angka itu terjun menjadi Rp15,15 triliun. 

Turun sekitar 28 persen, atau selisih Rp5,85 triliun hanya dalam satu tahun anggaran.

Penurunan serupa ikut dirasakan di seluruh daerah, dengan persentase dan selisih defisit yang berbeda-beda.

Kabupaten Kutai Kartanegara

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, anggaran 2025 sebesar Rp11,1 triliun turun menjadi Rp7,1 triliun pada 2026. 

Penurunan mencapai 36 persen atau selisih Rp4 triliun.

Kabupaten Paser

Kabupaten Paser juga mengalami kontraksi signifikan. 

Dari APBD 2025 yang mencapai Rp4,9 triliun, anggaran 2026 ditetapkan menjadi Rp3,9 triliun. 

Penurunan sekitar 20 persen atau selisih Rp1 triliun.

Kota Bontang