Ia mengungkapkan kekecewaan karena sejumlah anggota DPRD Balikpapan sedang kunker di luar kota, sehingga dialog belum berjalan secara maksimal.

Meski begitu, Sabaruddin berkomitmen tetap membuka komunikasi dengan DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan guna merumuskan prioritas pembangunan.

Menurut pandangannya, setiap kawasan di Kaltim mempunyai tantangan tersendiri, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, serta penanganan banjir.

Sebagai wakil dari Balikpapan, ia merasa berkewajiban secara moral dan politik agar Bankeu dikelola dengan akuntabilitas dan memberikan manfaat nyata. 

“Langkah ini juga sejalan dengan pendekatan pembangunan dari bawah (bottom-up) yang menjadi visi Presiden RI dan Gubernur Kaltim. Harapan kami, sinergi antara provinsi dan daerah bisa mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di Balikpapan,” terangnya. (adv)