ARUSBAWAH.CO -  Isu anggaran untuk mencuci pakaian Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud ramai dan viral di media sosial.

Nilainya, disebut mencapai Rp450 juta per tahun.

Dikonfirmasi soal anggaran itu, Pemerintah Provinsi Kaltim angkat bicara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, membenarkan adanya anggaran tersebut.

Tapi, ia menegaskan narasi yang beredar tidak utuh dan berpotensi menyesatkan.

“Memang kita siapkan anggaran Rp450 juta per tahun. Tapi itu bukan khusus untuk laundry pakaian kepala daerah,” kata Astri, yang akrab disapa Achi, saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/5/2026).

Nomenklatur RUP Disebut Jadi Sumber Salah Tafsir

Penjelasan Soal Istilah “Laundry Kepala Daerah”

Achi menjelaskan, persoalan itu muncul dari penyebutan dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Dalam dokumen itu, kata dia, tertulis nomenklatur “belanja jasa cuci atau laundry kepala daerah”.

Menurutnya, penyebutan itu semata mengikuti sistem yang ada di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), bukan menggambarkan penggunaan riil anggaran.

“Di RUP memang tertulis begitu. Tapi anggarannya bukan hanya untuk pakaian kepala daerah. Itu untuk kebutuhan kerumahtanggaan di rumah jabatan,” jelasnya.

Anggaran Digunakan untuk Operasional Rumah Jabatan

Ia menekankan, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari mencuci karpet, gorden, bed cover, hingga taplak meja yang digunakan dalam kegiatan resmi.

Lebih jauh, Achi mengungkapkan bahwa anggaran itu digunakan untuk menunjang operasional enam gedung rumah jabatan milik Pemprov Kaltim.

Gedung-gedung tersebut saat ini menjadi pusat berbagai kegiatan, terutama sejak adanya kebijakan efisiensi penggunaan hotel.

“Sekarang banyak kegiatan dipusatkan di rumah jabatan. Mulai dari acara seremonial, kedinasan, sosial, keagamaan, sampai kegiatan organisasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, tingginya intensitas penggunaan gedung membuat kebutuhan perawatan, termasuk laundry, ikut meningkat.

Apalagi, kata Achi, pemerintah tidak memungut biaya dari masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.

“Banyak tamu, banyak kegiatan, dan kita tidak memungut biaya operasional. Jadi kebutuhan laundry itu memang besar,” katanya.

Fasilitas Guest House hingga Musala Ikut Dibiayai

Achi juga merinci, fasilitas yang dikelola bukan hanya ruang pertemuan, tetapi juga penginapan dan tempat ibadah.

Di guest house dan rumah jabatan, terdapat sedikitnya 22 kamar yang rutin digunakan untuk tamu, termasuk tamu VIP seperti pejabat pusat.

“Pernah gubernur, menteri, dan tamu provinsi menginap di sana. Otomatis, setiap hari ada pergantian sprei, bed cover, dan itu semua masuk dalam kebutuhan laundry,” jelasnya.

Selain itu, terdapat Musala Alamin Etam yang hampir setiap hari digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian dan majelis taklim.

Seluruh fasilitas ini ikut menjadi bagian dari beban operasional yang dibiayai melalui anggaran tersebut.

Anggaran Berpotensi Dievaluasi dan Tidak Ditenderkan

Meski membenarkan nilai Rp450 juta per tahun, Achi membuka kemungkinan adanya evaluasi.

Ia menyebut, angka tersebut masih bisa berubah seiring kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan.

“Betul itu setahun. Tapi nanti akan kita lihat lagi, apakah besarannya tetap atau dikaji ulang,” katanya.

Terkait mekanisme penggunaan anggaran, Achi menegaskan tidak ada proses tender khusus. Pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

“Tidak lelang. Itu berdasarkan kebutuhan. Kalau ada kegiatan, baru dilakukan laundry,” pungkasnya.

(wan)