ARUSBAWAH.CO -  Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diklaim menunjukkan capaian signifikan. Evaluasi terbaru mencatat tingkat kepatuhan ASN hampir menyentuh angka sempurna.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai implementasi kebijakan ini berjalan sesuai target.

“Kalau hari ini saya lihat, dari seluruh perjalanan sejak kita menerapkan dashboard monitoring terhadap dampak pelaksanaan WFH, evaluasi kita dari minggu lalu dan kita dapatkan 99 persen sudah sesuai dengan target dan harapan,” tuturnya kepada awak media, Jumat (24/4/2026).

Pemantauan dilakukan melalui dashboard digital yang dirancang untuk mengukur berbagai indikator, mulai dari kepatuhan, produktivitas, hingga dampak efisiensi.

ASN tetap diwajibkan melaporkan aktivitas harian meski bekerja dari rumah.

“Karena yang kita ukur juga adalah mereka harus menyerahkan laporan harian, walaupun mereka harus bekerja dari rumah," jelasnya.

Pengawasan Ketat Lewat Dashboard Digital

Pemkot Samarinda memastikan pengawasan berjalan ketat melalui sistem digital yang mampu mendeteksi aktivitas ASN secara real time, termasuk respons terhadap panggilan pimpinan.

“Tadi bahkan saya menguji dua ASN. Di panggilan pertama yang bersangkutan sudah ngangkat, bahkan melalui panggilan video call," katanya.

Langkah uji coba ini menunjukkan bahwa ASN telah memahami aturan kerja baru, termasuk batas maksimal respons terhadap panggilan.

“Artinya pegawai-pegawai ini sudah tahu aturannya, tidak boleh lebih dari panggilan ketiga," kata Andi Harun.

Selain itu, seluruh pekerjaan harian ASN tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga akan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan ketercapaian target kerja.

“Minggu depan kita akan generate semua teman-teman pegawai yang melakukan WFA, semua laporannya akan diperiksa lagi dan bukan cuma dicek tapi diperiksa terhadap keterpenuhan mereka terhadap target kinerja harian, mingguan maupun bulanan," katanya.

Sejumlah OPD Masih Perlu Evaluasi

Di balik capaian tinggi, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi catatan.

Salah satunya adalah Dinas Perikanan yang menunjukkan data tidak lazim dalam dashboard, karena seluruh pegawainya tercatat menjalankan WFH.