ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh utang kepada pihak ketiga.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH), memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah akan dibayar hingga tuntas secara bertahap melalui APBD sesuai kemampuan kas daerah.

Penegasan itu disampaikan AH saat menjawab pertanyaan wartawan Arusbawah.co mengenai komitmen Pemkot Samarinda dalam menyelesaikan utang yang masih menjadi kewajiban pemerintah kota.

"Kalau utang pasti harus dibayar," tegas AH, Kamis (23/7/2026).

Pembangunan Fisik Dikurangi, Pembayaran Utang Diprioritaskan

AH mengatakan, sejak awal pemerintah kota memang menjadikan penyelesaian utang sebagai salah satu fokus utama pada 2026.

Karena itu, pembangunan fisik baru sengaja dibatasi agar ruang fiskal dapat diarahkan untuk memenuhi kewajiban kepada para rekanan.

Menurutnya, masyarakat dapat melihat sendiri bahwa sepanjang tahun ini pembangunan proyek fisik baru tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

"Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, di Pemkot ini konsentrasinya di 2026 adalah bayar utang. Makanya tidak ada kegiatan fisik yang dominan saya bangun," ujarnya.

Pembayaran Mengikuti Kemampuan Kas Daerah

Politikus Gerindra ini memastikan seluruh rekanan yang memiliki piutang kepada Pemkot Samarinda akan menerima haknya.

Hanya saja, mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap mengikuti kondisi kas daerah.

Setiap kali terdapat penerimaan kas, pemerintah langsung mengalokasikan sebagian anggaran untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

"Saya yakinkan kepada para pihak yang memiliki piutang terhadap Samarinda pasti kita bayar," tegasnya.

"Cuma harus bersabar karena pembayarannya harus bertahap berdasarkan uang yang masuk. Hari ini masuk kita bayar lagi sekian, besok masuk lagi kita bayar lagi sekian," sambung dia.

Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini proses pembayaran utang terus berjalan. Bahkan lebih dari 30 persen kewajiban pemerintah kota telah berhasil diselesaikan.

"Sekarang sudah berlangsung cicilannya, sudah 30 persen lebih sekarang sudah dibayar," ungkap AH.

Tutup Opsi Pinjaman Daerah

Dalam kesempatan itu, AH juga memastikan pemerintah kota tidak akan menempuh opsi pinjaman kepada lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan untuk melunasi utang.

Menurutnya, seluruh kewajiban akan diselesaikan melalui kemampuan fiskal daerah tanpa menambah beban keuangan pemerintah dengan utang baru.

"Tidak akan. Saya sudah berkali-kali bilang, saya tidak akan mengambil pinjaman," tegasnya.

Sudah Terbayar 25 Persen

Pemerintah Kota Samarinda diketahui masih memiliki utang sekitar Rp400 miliar yang berasal dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.

Kewajiban tersebut menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap sepanjang tahun ini.

Namun, angka Rp400 miliar itu ternyata bukan seluruh utang yang dimiliki pemerintah kota.

Masih ada kewajiban yang berasal dari tahun-tahun sebelum 2025 yang hingga kini belum sepenuhnya lunas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, mengungkapkan total utang Pemkot dari tahun 2024 ke bawah semula mencapai Rp109,84 miliar.

Ia menjelaskan, kewajiban Pemerintah Kota Samarinda memang didominasi utang kegiatan tahun anggaran 2025 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Di luar itu masih terdapat sisa utang dari tahun 2024 ke bawah.

"Yang utang tahun 2024 ke bawah itu totalnya Rp109 miliar," kata Ananta kepada Arusbawah.co, Kamis (9/7/2026).

Dari total utang lama sebesar Rp109.841.536.316, Pemkot telah membayar sekitar Rp691 juta sehingga sisanya menjadi Rp109.150.183.316.

Dengan pembayaran yang telah dilakukan terhadap utang 2024 maupun 2025, total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda yang masih tersisa saat ini berada di kisaran Rp411 miliar.

"Sudah ada pembayaran-pembayaran. Sekarang total sisanya tinggal sekitar Rp411 miliar," ujarnya.

Ananta mengatakan data tersebut merupakan posisi terbaru pada Juli 2026.

Karena itu, angka yang beredar sebelumnya sudah mengalami perubahan mengikuti progres pembayaran yang dilakukan pemerintah.

"Data bulan ini. Karena memang sudah ada beberapa pembayaran," katanya.

Sementara itu, pembayaran utang kegiatan tahun 2025 juga terus berjalan.

Dari total kewajiban sekitar Rp400 miliar, pemerintah telah melunasi kurang lebih 25 persen.

"Sudah terbayar sekitar 25 persen," ujarnya.

Utang Pemkot Rp400 Miliar

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, alokasi untuk menyelesaikan utang tahun 2025 mencakup berbagai jenis belanja, termasuk belanja modal serta sejumlah belanja pegawai yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya.

"Belanja modal dan jenis belanja lainnya, termasuk belanja pegawai yang belum terbayar di 2025," ujar Neneng saat dikonfirmasi oleh redaksi Arusbawah.co lewat pesan WhatsApp, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, utang yang menjadi prioritas pembayaran pada 2026 mencapai sekitar Rp400 miliar dan mayoritas merupakan kewajiban yang berasal dari tahun anggaran 2025.

"Untuk 2025 (senilai Rp400 miliar). Untuk tahun sebelumnya ada terpisah sebesar Rp25 miliar," katanya.

Menurut Neneng, kewajiban tersebut mencakup berbagai jenis pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk sejumlah hak pegawai yang belum terselesaikan.

"Berbagai belanja kepada pihak ketiga, termasuk belanja pegawai," tambahnya.

(raf)