“Kami menekankan bahwa selama satu bulan ini mereka tidak ada progres. Padahal ini penting sekali untuk dikejar, tapi mereka terlihat sangat leha-leha,” tegasnya.

Aliansi Kritik Konsultasi DPRD ke Kemendagri

Dalam kesempatan itu, Bella juga menyoroti langkah DPRD Kaltim yang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme hak angket.

Menurutnya, langkah tersebut justru memperlihatkan lambannya keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

“Konsultasinya lucu ya. Itu merupakan tindakan yang konyol karena kita sudah tahu urgensinya seperti apa,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat saat ini sedang marah dan menunggu langkah konkret DPRD, bukan proses yang dinilai justru memperlambat pengguliran hak angket.

“Di masyarakat situasinya sedang genting, masyarakat sedang marah-marahnya, mereka sempat-sempatnya konsultasi ke sana,” katanya.

Bella menilai, apabila memang tidak ada kepentingan politik tertentu, hak angket seharusnya bisa segera digulirkan tanpa harus berlarut-larut.

“Hak angket itu tinggal digulirkan saja. Kalau memang tidak ada kepentingan, seharusnya dipercepat, bukan diperlambat seperti ini,” sambungnya.

Isi Surat Peringatan ke Fraksi DPRD Kaltim

Dalam surat tertanggal 19 Mei 2026 yang ditujukan kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Kaltim, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyebut belum terealisasinya hak angket sebagai bentuk tidak adanya langkah konkret DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Surat tersebut juga menyinggung dugaan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai perlu diperiksa lebih mendalam oleh DPRD, terutama berkaitan dengan pelaksanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta program-program strategis daerah.

Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyampaikan empat tuntutan utama kepada seluruh fraksi DPRD Kaltim, yakni: