Dede menyesalkan sikap kepolisian yang dinilai tidak netral.

Alih-alih mengawal jalannya aksi, mereka justru terlihat berpihak kepada kelompok tandingan.

“Tugas kepolisian itu mengamankan, bukan memihak. Tapi mereka malah memblokade aksi kami dan mendatangkan orang-orang yang tidak jelas legalitasnya,” katanya.

Perihal massa tandingan ini, hingga berita ditulis, tim redaksi masih mencari info lebih lanjut.

Kembali pada Aliansi Borneo, setelah gagal menggelar aksi di KSOP, massa Borneo kemudian bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim.

Mereka diterima audiensi oleh Asisten III Setprov Kaltim dan Dinas Perhubungan, mengingat Gubernur dan Wakil Gubernur sedang tidak berada di tempat.

“Tuntutan kami diterima. Mereka siap mengawal langkah-langkah kami. Tapi kami masih menunggu hasil akhirnya,” ujar Dede.

Lebih lanjut, ia tegaskan bahwa pihaknya akan terus menekan pemerintah Provinsi agar bertindak tegas terhadap KSOP dan Pelindo serta jajarannya.

Selain itu, mereka juga akan melayangkan surat protes kepada kepolisian atas tindakan represif yang mereka alami.

“Kami akan layangkan mosi tidak percaya kepada kepolisian. Kami dizalimi. Ini bukan hanya soal aksi, ini soal hak berdemokrasi yang dihalangi,” pungkasnya.

Dalam kajian yang diserahkan ke Pemprov Kaltim, terdapat beberapa poin yang menjadi dasar tuntutan mereka, yaitu:

1. KSOP dan Pelindo dinilai gagal dalam mengelola lalu lintas perairan Sungai Mahakam.

2. Minimnya pengawasan terhadap kapal-kapal besar yang menyebabkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.