ARUSBAWAH.CO - Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika politik dan kemungkinan pergantian kepemimpinan di Kota Samarinda.
Program yang mengalokasikan sekitar Rp100 juta per RT per tahun ini bukan lagi sekadar soal teknis pelaksanaan di lapangan, melainkan menyangkut arah kebijakan ke depan: apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan saat pemimpin baru hadir?
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa secara substansi, Probebaya masih sangat relevan karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
“Program ini memang untuk rakyat. Di tingkat RT, masyarakat bisa menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, bisa?” di Gedung SLC FMIPA Unmul, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, skema ini memberi ruang bagi warga untuk menentukan prioritas pembangunan lingkungan, mulai dari infrastruktur skala kecil, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
Evaluasi Teknis Jadi Catatan Penting
Meski dinilai bermanfaat, Saefuddin tak menampik bahwa perjalanan Probebaya belum sepenuhnya mulus.
Selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Andi Harun, sejumlah persoalan teknis masih ditemukan di lapangan.
Mulai dari administrasi, mekanisme pelaporan, hingga kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat RT.
“Perjalanan satu tahun ini tentu tidak mudah. Banyak persoalan yang kita hadapi, tapi itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.
Ia menekankan bahwa Probebaya bukan hanya soal kucuran anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan. Tanpa penguatan sistem, potensi persoalan serupa bisa terus berulang.
Program Baik Tak Perlu Diganti, Cukup Dibenahi
Di tengah berbagai kekurangan tersebut, Saefuddin menilai Probebaya sudah berada di jalur yang tepat.
Ia mengibaratkan kepemimpinan sebagai “pilot dan co-pilot” yang harus berjalan selaras agar program tetap stabil.
“Kalau sudah berjalan dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya, tentu harus kita pikirkan baik-baik. Masa harus cari yang lain lagi?” tegasnya.
Ia mengingatkan, dalam praktik pemerintahan daerah, tidak sedikit program unggulan yang berubah atau bahkan dihentikan saat terjadi pergantian kepala daerah. Kondisi itu kerap menimbulkan disrupsi pembangunan dan membuat proses harus dimulai dari nol.
“Kalau programnya sudah berjalan baik, masyarakat sudah nyaman, kenapa harus diganti? Yang perlu itu diperbaiki, bukan dihilangkan,” ujarnya.
Komitmen Pribadi Jika Diberi Amanah
Saefuddin bahkan secara terbuka menyampaikan sikapnya jika di masa depan mendapat mandat memimpin Samarinda.
Menurutnya, Probebaya masih layak dipertahankan dengan sejumlah penyempurnaan.
“Kalau saya diberi amanah memimpin ke depan, insyaallah program ini akan saya teruskan,” katanya.
Namun ia menegaskan, keberlanjutan bukan berarti tanpa perubahan. Pembenahan regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengelola di tingkat RT menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Secara konsep ini sudah baik, tapi tetap ada kekurangan. Itu yang harus kita benahi ke depan,” jelasnya.
Di sisi lain, Saefuddin mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin berikutnya.
“Saya tidak bisa mengintervensi siapa pun yang nanti memimpin. Tapi kalau saya, jelas akan dilanjutkan,” tandasnya. (isa)
