ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud kini resmi memimpin 'paguyuban' seluruh gubernur di Indonesia.
Ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 dalam Munas VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Namun jabatan baru ini bukan sekadar simbol.
Orang nomor satu di Kaltim itu menegaskan akan menjadikan APPSI sebagai wadah perjuangan nyata bagi pemerintah provinsi agar tak lagi sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat, tapi ikut menentukan arah kebijakan nasional.
“Alhamdulillah, kemarin secara aklamasi Gubernur Kalimantan Timur diminta untuk menjadi Ketua APPSI. Sekarang lagi menyusun formaturnya,” ujar Rudy.
Gebrakan Pertama: Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pemerataan yang Berkeadilan
Bagi Rudy, tugas pertama yang akan digarap adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Ia menilai, ketimpangan pembangunan antardaerah masih menjadi masalah lama yang tak kunjung tuntas.
Karena itu, APPSI di bawah kepemimpinannya akan mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dengan memperhatikan karakter dan kebutuhan unik setiap provinsi di Indonesia.
“Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi harus bisa sinergi bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.
Menurut Rudy, kondisi geografis dan sosial tiap daerah sangat berbeda.
Ada provinsi kepulauan dengan ratusan pulau, ada yang luas wilayahnya besar tapi penduduknya sedikit, ada pula yang padat penduduk tapi miskin sumber daya.
Perbedaan ini, katanya, harus dipahami dalam setiap desain kebijakan nasional agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan yang makin melebar.
“Masih banyak sekali kegiatan di setiap provinsi yang berbeda-beda persoalannya. Ada yang sistemnya kepulauan, banyak pulaunya, ada yang banyak penduduknya, ada yang luas wilayahnya tapi penduduknya kurang, dan ada yang penghasil sumber daya alam,” jelasnya.
Daerah Penghasil SDA Tak Boleh Lagi Jadi Penonton
Rudy menyoroti secara khusus daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua.
Ia menilai, selama ini provinsi-provinsi tersebut lebih sering menjadi penonton dari kebijakan pusat.
Hasil bumi mereka menyumbang besar ke kas negara, tapi porsi yang kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan masih belum sebanding.
“Ini akan kita sinergikan agar nanti pemerintah provinsi tidak hanya sebagai penikmat atau menikmati kebijakan, tetapi juga bisa memberikan kebijakan terutama di dalam penyusunan APBN,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, APPSI di bawah kepemimpinannya akan memperjuangkan agar kepala daerah bisa dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan fiskal nasional, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Tujuannya jelas, kata Rudy, agar pembagian anggaran pusat ke daerah lebih transparan dan adil.
“Begitu juga dana DAU, dana TKD, dana DBH itu bisa memberikan kontribusi. Supaya kita tidak hanya mendapatkan benefit saja, tetapi juga kita bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terutama yang berkaitan dengan APBD, APBN maupun kebijakan fiskal,” katanya.
Rudy Mas’ud Ubah Paradigma Lama, Provinsi Harus Ikut Menentukan Arah Kebijakan Nasional
Bagi Rudy, paradigma lama di mana daerah hanya menunggu keputusan dari pusat harus diubah.
Ia ingin menghadirkan model kemitraan baru antara pusat dan daerah yang lebih sejajar.
Provinsi, katanya, harus menjadi bagian dari otak perencanaan, bukan hanya tangan pelaksana kebijakan.
“Saatnya pemerintah provinsi juga memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan. Kita tidak hanya menerima hasil, tapi ikut menentukan arah kebijakan nasional,” ucap Rudy.
Ia ingin asosiasi ini menjadi alat perjuangan kolektif gubernur di seluruh Indonesia untuk memperkuat posisi daerah dalam sistem fiskal nasional.
“Karena kalau sinergi ini terbangun, pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya di daerah-daerah yang padat, tapi juga di wilayah yang kaya sumber daya alam,” pungkasnya.
(wan)
