Ia menyebut masalah air yang sering mati, kualitas air yang kotor, hingga penyambungan yang tidak merata sebagai bukti masih adanya kekurangan.

"Pelayanan kurang maksimal, tapi tarif naik. Ini kan jadi masalah, apalagi tidak semua orang bisa menikmati akses air bersih," jelasnya.

Purwadi juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Perumdam, khususnya di Kabupaten Berau.

"Perumdam itu harus terbuka ketika ada evaluasi. Jangan sampai mereka mau menambah sambungan baru, tapi bebannya justru dilempar ke konsumen. Itu bukan cara yang benar," tegasnya.

Ia mengungkapkan, penyambungan baru sebenarnya bisa disubsidi melalui APBD.

"Kalau saya lihat, untuk 600 sambungan baru hanya butuh Rp 3,5 miliar. Dengan APBD Berau yang cukup besar, seharusnya ini bisa dianggarkan. Jadi jangan dibebankan ke masyarakat," katanya lagi.