“Desa persiapan ini sudah 80% Clean and Clear, artinya sudah memiliki dasar hukum yang kuat," jelasnya.

"Saat ini, proses pemberian kode desa sedang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya lagi.

Mengenai kapan kode desa itu turun, ia sampaikan kemungkinan menunggu selesainya Pilkada serentak.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, Kemendagri lakukan moratorium untuk penerbitan kode desa.

"Mudah-mudahan secapatnya. Kita menunggu Tim Kemendagri melakukan pengecekan," ucapnya.

Informasi beredar, moratorium akan dicabut sekitar Februari 2025 mendatang. Dari sanalah kemudian ia katakan proses desa persiapan di Kutim bisa masuk pada proses menunggu kode desa.

"Insya Allah Februari (2025)," tutupnya. (adv)