ARUSBAWAH.CO - Wacana keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” inisiasi media Arusbawah.co yang digelar di Science Learning Center, Universitas Mulawarman, Minggu (15/2/2025).
Diskusi ini menghadirkan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Ketua DPC Gerindra Helmi Abdullah, Ketua DPC PDIP Iswandi, Ketua DPD PKS Ismail Latisi, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, dan Akademisi Kebijakan Publik Saiful Bahtiar, sebagai narasumber.
Probebaya sendiri adalah program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sejak periode pertamanya.
Program ini mengalokasikan anggaran Rp100 juta per RT setiap tahun.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan lingkungan, infrastruktur skala kecil, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga tingkat rukun tetangga.
Pernyataan menarik datang dari salah satu peserta diskusi, Parawansa Assoniwora.
Ia menilai Probebaya merupakan program luar biasa yang mengakhiri stagnasi pembangunan Samarinda selama hampir dua dekade terakhir.
Namun, menurutnya, program tersebut sangat lekat dengan figur Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH).
“Kalau pertanyaannya Probebaya tanpa AH, bisa? Saya katakan sangat sulit dan hampir tidak bisa. Karena ini terkait persoalan gagasan dan kepemimpinan,” ujarnya.
Parawansa menyebut, secara pengalaman politik, jarang ada program kepala daerah yang dilanjutkan pemimpin berikutnya dengan nama dan proses yang sama. Biasanya, program berganti nama atau bahkan gagal berlanjut.
Ia bahkan menyebut Probebaya dan Andi Harun sebagai dua hal yang sulit dipisahkan.
“Probebaya ini adalah Andi Harun, dan Andi Harun adalah Probebaya,” katanya.
Karena itu, ia mengusulkan agar program tersebut segera “dikunci” melalui Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, penguatan regulasi menjadi jalan agar Probebaya tidak lagi dipersepsikan sebagai milik figur, melainkan milik Kota Samarinda.
“Perda adalah jalan secara hukum bahwa ini dikunci. Bukan milik AH, tapi milik Samarinda. Siapapun yang memimpin ke depan mau tidak mau dipaksa menjalankan program tersebut,” tegasnya.
Legitimasi Publik dan Penguatan Sistemik
Senada dengan gagasan penguatan regulasi, Ketua DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi, menilai keberlanjutan Probebaya harus bertumpu pada legitimasi publik dan penguatan sistemik.
Ia mengungkapkan, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Andi Harun di akhir masa jabatan berada di atas 70 persen.
Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa program-program yang ditawarkan, termasuk Probebaya, diterima masyarakat.
“Kalau program ini dibutuhkan publik, menjadi public need dan public demand, maka publiklah yang akan menilai dan mendorong agar program ini dilanjutkan,” ujarnya.
Latisi memaparkan beberapa langkah agar Probebaya tidak berhenti sebagai program politis.
Pertama, penguatan legitimasi publik. Hal ini memastikan bahwa program tersebut memang kebutuhan riil masyarakat.
Kedua, membangun koalisi pemangku kepentingan. Ia menegaskan, keberhasilan Probebaya adalah kerja kolektif, bukan semata milik kepala daerah. Pemerintahan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan unsur lainnya yang bersama-sama menopang kebijakan.
Ketiga, mengubah Probebaya dari program politis menjadi kebijakan sistemik. Salah satunya melalui perda atau bahkan memasukkannya dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.
“Kalau sudah menjadi kebijakan sistemik, siapapun wali kotanya program ini tetap berlanjut. Kita tidak lagi bicara person, tapi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Probebaya harus dipandang sebagai instrumen pembangunan di tingkat RT yang mempermudah warga mengakses pembangunan tanpa harus melalui prosedur panjang seperti pengajuan ke dinas teknis atau menunggu musrenbang.
Substansi Lebih Penting dari Nama
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Iswandi, mengakui bahwa publik memang mengasosiasikan Probebaya dengan Andi Harun. Namun, jika sudah diikat dalam perda, ia meyakini substansi program tetap bisa dilanjutkan, meski namanya kelak berubah.
“Kalau nanti dilanjutkan, saya yakin siapapun wali kotanya, kalau sudah menjadi perda, modelnya bisa sama. Itu hanya permainan kata-kata,” ujarnya.
Menurutnya, yang harus dijaga bukan sekadar nama program, melainkan manfaat yang dirasakan rakyat. Ia mengingatkan agar keberlanjutan Probebaya tidak hanya berhenti pada melanjutkan anggaran, tetapi memastikan program benar-benar memberdayakan, bukan sekadar membelanjakan.
“Niat baik mendekatkan pembangunan kepada warga harus kita hormati. Tapi tanggung jawab kita memastikan program ini benar-benar memberdayakan,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPC Gerindra Samarinda, Helmi Abdullah. Ia menilai wajar jika sebuah program identik dengan figur yang menggagas dan menjalankannya.
"Siapapun pemimpinnya, pasti akan selalu berpangku kepada program yang dia unggulkan,"
Namun demikian, Helmi mengingatkan bahwa dinamika politik selalu memberi ruang bagi regenerasi gagasan dan kepemimpinan. Setiap pemimpin, kata dia, memiliki masanya masing-masing untuk membuktikan kapasitas dan keberhasilannya.
“Pemimpin itu ada masanya, masa itu ada pemimpinnya. Selalu ada kolaborasi. Dulu Probebaya juga diragukan, tapi sekarang orang mengakui,” ujarnya.
Menurut Helmi, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi juga oleh kesempatan dan ruang yang diberikan kepada pemimpin untuk menjalankannya secara optimal.
(raf)
