Pertama, yakni soal dugaan korupsi terkait ijin tambang yang melibatkan AFI mantan Gubernur Kaltim menambah daftar panjang korupsi SDA di Kaltim.

"SDA menjadi "lahan basah" kepala daerah untuk melakukan korupsi melalui berbagai cara. Mulai dari penyalahgunaaan kewenangan, suap, hingga gratifikasi," ucap Orin.

SAKSI FH Unmul juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus korupsi AFI harus dilakukan dengan transparan.

"KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi AFI," ucap Orin lagi.

Di sisi lain, SAKSI menyayangkan KPK baru melakukan penyidikan terhadap kasus ini mengingat korupsi terjadi pada saat AFI masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim.

"KPK harus mengusut semua kepala daerah lain yang pernah menjabat pada saat kewenangan pemberian ijin tambang masih menjadi kewenangan daerah," tutupnya. (pra)