ARUSBAWAH.CO - Banyaknya kendaraan berat berpelat luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.

Keberadaan armada-armada ini dinilai tidak memberi pemasukan bagi daerah karena pajaknya tidak dibayarkan di Kaltim, sementara aktivitasnya justru memberi sumbangsih bagi kerusakan jalan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.

Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan infrastruktur jalan yang sering dikeluhkan masyarakat.

Giaz mengungkapkan, saat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, ia menemukan banyak perusahaan yang mengoperasikan kendaraan berpelat luar daerah.

Setiap hari kendaraan itu mengangkut beban besar, namun pajaknya tidak masuk ke kas pemerintah provinsi.