Padahal, fasilitas penggantian pelat KT sudah disiapkan secara gratis oleh pemprov.

Politisi Nasdem tersebut menilai bahwa momentum pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat seharusnya menjadi pemacu untuk memaksimalkan sumber penerimaan lokal.

Karena itu, ia bersama anggota dewan lain dari daerah terdampak berencana menemui langsung para sopir dan pemilik perusahaan.

Pendekatan yang digunakan akan bersifat persuasif, dengan menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi mereka sangat bergantung pada infrastruktur daerah yang layak.

“Banyak jalan rusak akibat beban kendaraan berat, tetapi pajaknya justru dibayar ke provinsi lain,” ujarnya.

Situasi ini dianggap ironis mengingat Kaltim merupakan penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, namun masih berjuang mengatasi persoalan mendasar seperti kondisi jalan.