ARUSBAWAH.CO -  Adanya 48 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang hingga kini belum ditarik kembali ke organisasi perangkat daerah (OPD) ternyata tidak hanya menjadi persoalan administrasi aset.

Jika mengacu pada kisaran harga pasar kendaraan bekas berdasarkan jenis dan tahun produksinya, total nilai puluhan kendaraan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar.

Data itu tercantum dalam lampiran Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Dalam lampiran bertajuk Perincian Kendaraan Dinas yang Dikuasai oleh Pihak Lain dan Belum Dilakukan Penarikan, tercatat sebanyak 48 unit kendaraan masih berada dalam penguasaan pihak lain dengan status penyelesaian "Belum Ditarik ke SKPD".

Terbanyak Berasal dari Dinas PUPR

Berdasarkan dokumen pemeriksaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi perangkat daerah dengan jumlah kendaraan yang belum kembali paling banyak.

Sedikitnya terdapat 12 unit kendaraan yang tercatat masih berada di luar penguasaan pemerintah daerah.

Jenis kendaraan yang masuk daftar cukup beragam, mulai dari Daihatsu Taft F70 hingga F74, Daihatsu Hiline, Toyota Kijang, Kia Sportage, hingga Toyota Land Cruiser.

Selain Dinas PUPR, kendaraan yang belum ditarik juga tersebar di sejumlah OPD lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sejumlah biro di lingkungan Sekretariat Daerah, hingga BPKAD.

Didominasi Toyota Kijang dan Avanza

Dari total 48 unit kendaraan yang masuk dalam daftar temuan, sebagian besar merupakan Toyota Kijang keluaran akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Terdapat pula beberapa unit Toyota Avanza produksi 2005 hingga 2013 yang masih tercatat belum kembali ke SKPD.