Hasanuddin Mas’ud: “Harus Dipakai di Sini Memang Harusnya Ada di Kaltim”

Pernyataan berbeda datang dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. 

Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas sudah melalui pembahasan di DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau rencana anggaran di DPR itu pasti dibahas dan ditelah dengan ketat. Dibahas di komisi, kemudian di badan anggaran bersama TAPD,” katanya.

Menurut Hasanuddin, pengadaan wajib mengikuti pedoman standar satuan harga (SSH), analisa standar biaya belanja, serta melalui e-katalog agar transparan. 

“Dia harus masuk e-katalog. Supaya harganya itu tidak di-up. Sesuai tata kelola pemerintahan yang harus transparansi, efektif dan efisien,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pengadaan kendaraan bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan efisiensi jangka panjang. 

Kata dia, banyak mobil dinas yang sudah berusia lebih dari tujuh tahun sehingga biaya perawatannya tinggi.

“Lebih banyak biaya perawatannya daripada penggunaannya. Sehingga di atas 7 sampai 10 tahun itu dilelang,” katanya.

Hasanuddin mencontohkan pengalaman perjalanan dinas ke Kutai Barat dan rencana ke Berau. 

“Mobil itu mogok? Nggak bisa jalan. Karena umurnya sudah tua,” ujarnya.

Lalu, ketika ditanya soal pernyataan gubernur yang menyebut mobilnya ditaruh di Jakarta, Hasanuddin menegaskan kendaraan itu seharusnya ada di Kaltim. 

“Harus dipakai di sinilah. Wah, saya enggak tahu. Yang pertama, memang harusnya ada di sini,” katanya.

Ia juga menyebut selama ini untuk kegiatan di Jakarta sering kali harus menyewa kendaraan. 

“Kita ini enggak ada mobil untuk perjalanan di Jakarta, ada tamu ada apa kita sewa. Jadinya harusnya kan ada masa kalah sama yang lain,” ujarnya.

Sri Wahyuni: Mobilnya Buat Tembus, Sampai Kalau Perlu Masuk Pedalaman

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni melihatnya dari sisi medan dan kebutuhan lapangan.