"Sebagian sudah pindah ke Malinau atau desa lain karena tidak tahan hidup di sana," kata Saifullah.

Model kehidupan berburu dan berladang mereka terganggu, yang berimbas pada hilangnya identitas budaya mereka.

Saifullah mengatakan bahwa bagi masyarakat adat dayak Punan, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan spiritual dan budaya.

"Hutan bagi mereka seperti air susu ibu. Ketika hutan hilang, filosofi hidup mereka juga ikut lenyap," jelasnya.

Kini, kondisi warga yang direlokasi semakin memprihatinkan.

"Sebagian warga Punan yang tinggal di Kampung Harapan Maju kini terpaksa mencari nafkah dengan memulung besi bekas," ungkap Saifullah.

Mereka bahkan menuntut perusahaan untuk memberikan bantuan seumur hidup.

Tuntutan tersebut didasarkan pada fakta bahwa mereka dipindahkan bukan atas keinginan sendiri.

"Kalau perusahaan yang meminta mereka pindah, maka perusahaan juga harus menjamin kehidupan mereka," tegasnya.

Kemudian, Mareta Sari dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyoroti keterlambatan studi keanekaragaman hayati yang baru dilakukan setelah proyek berjalan.

"Studi ini seharusnya menjadi bagian dari tahap awal, bukan setelah banyak kerusakan terjadi," ujarnya.

Mareta mengatakan bahwa proyek ini mengancam ruang hidup masyarakat di hilir sungai.

"Tidak hanya masyarakat Punan yang terdampak, tetapi juga lima desa administratif dan 22 komunitas adat lainnya yang masih bergantung pada wilayah yang akan ditenggelamkan," paparnya.