ARUSBAWAH.CO - PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) saat ini tengah mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk berkapasitas 1.375 MW di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).

Proyek itu merupakan hasil joint venture antara PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro), Sarawak Energy Berhad (Sarawak Energy), dan PT Kayan Patria Pratama (KPP).

Pada 2023 lalu Mantan Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan peletakan batu pertama PLTA dengan menandai dimulainya pembangunan proyek yang digadang-gadang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, proyek ini menuai persoalan karena dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat adat Punan yang terdampak relokasi.

Menurut Saifullah Fadli, pengamat sosial dari Kabupaten Malinau, Kaltara, bahwa upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam proyek ini patut dipertanyakan.

"Studi ini dilakukan di belakang, bukan sebagai dasar awal pembangunan. Seolah-olah mereka memperhatikan keanekaragaman hayati, tetapi faktanya tidak," ujarnya.

Proses pembangunan PLTA mentarang telah melibatkan lentiring dan pembongkaran beberapa titik yang akan menjadi lokasi bendungan.

Sayangnya, relokasi warga adat dayak Punan dilakukan tanpa kajian yang matang, menyebabkan berbagai kesulitan bagi masyarakat terdampak.

Warga dayak Punan yang direlokasi ke RT 5 Kampung Harapan Maju kini menghadapi krisis air dan listrik akibat dihentikannya bantuan dari perusahaan sejak 2023.

"Sekarang bantuan dari perusahaan sudah dihentikan. Subsidi listrik dan air tidak ada lagi, padahal ini kebutuhan dasar mereka," kata Saifullah.

Selain itu, lahan sawah yang diberikan kepada warga Punan kini tidak bisa lagi digunakan sepenuhnya.

"Mereka sudah panen perdana di awal 2024, tetapi sekarang sawahnya tidak bisa dipakai. Hanya sebagian kecil yang masih berusaha menanam padi," tambahnya.

Banyak warga adat dayak Punan yang akhirnya meninggalkan lokasi relokasi karena kondisi yang tidak layak.