ARUSBAWAH.CO - Dalam visi-misi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, terdapat 17 Program Dedikasi yang menjadi arah utama pembangunan daerah.
Salah satu program unggulannya adalah Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES).
Bupati Aulia menjelaskan, program ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk menciptakan kawasan strategis dan berdaya saing, dengan menyiapkan simpul-simpul kegiatan ekonomi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pembangunan KES difokuskan pada pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan, melalui integrasi antara industri hulu dan hilir yang produktif sehingga terbentuk ekosistem ekonomi daerah yang saling terhubung dan bernilai tambah tinggi.
Untuk mencapai hal itu, Pemkab Kukar menyiapkan langkah komprehensif mulai dari penataan lahan, pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan jaringan logistik, pengelolaan tata air, hingga pembentukan kelembagaan ekonomi lokal.
Semua proses ini dirancang secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan dalam satu dokumen perencanaan terpadu.
Salah satu bentuk implementasi nyata dari program tersebut adalah pembangunan jembatan baru yang akan berfungsi sebagai penghubung utama antar kabupaten/kota, sebagaimana peran penting Jembatan Kartanegara di Tenggarong.
“Jembatan ini nantinya menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES) di tiga zona tematik RPJPD, yaitu KES I untuk kawasan perdagangan dan jasa perkotaan, KES II untuk industri hijau, dan KES III yang difokuskan pada sektor pangan dan pariwisata,” terang Bupati Aulia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Linda Juniarti, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan baru juga berfungsi untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi ketika Jembatan Kartanegara menjalani perawatan.
“Untuk mewujudkan proyek ini, diperlukan studi kelayakan (feasibility study) yang mencakup penentuan lokasi, efisiensi, serta dampak lingkungannya. Proses FS ini akan kami alokasikan pada tahun 2026,” jelas Linda.
Ia menambahkan, kebutuhan akan jembatan baru semakin mendesak mengingat kemacetan panjang kerap terjadi saat perawatan jembatan berlangsung, meskipun sistem buka-tutup jalur sudah diterapkan.
Namun, realiasi pembangunan masih bergantung pada kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan.
“Awalnya APBD Kukar mencapai Rp7 triliun, namun kini diproyeksikan menurun. Sementara anggaran untuk bidang kami di tahun 2026 hanya sekitar Rp400 miliar, tentu masih jauh dari cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Dari sisi masyarakat, Yananta Triwibowo, warga Tenggarong yang berprofesi sebagai pengangkut barang, turut mendukung rencana pembangunan tersebut.
Menurutnya, jembatan baru sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kalau bisa, dibangun di sekitar Desa Loa Pari menuju Kelurahan Mangkurawang atau Kecamatan Loa Kulu, supaya ketika Jembatan Kartanegara diperbaiki, dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat,” harapnya.
(adv)
