ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, sebuah pencapaian yang layak diapresiasi.

Meski begitu, DPRD Kaltim tetap menyoroti adanya sejumlah catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan bahwa pihaknya telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pembahasan mendalam atas temuan tersebut.

“WTP itu membanggakan, tapi jangan sampai meninabobokan. Kita perlu mengupas lebih jauh setiap temuan dan mendorong tindak lanjut nyata dari OPD,” ujarnya, Senin (27/5/2025).

Apansyah menekankan, pemanggilan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola keuangan daerah.

Fokus utama pembahasan adalah bagaimana masing-masing OPD menyusun dan melaksanakan rencana aksi korektif dalam tenggat waktu 60 hari ke depan.

“Rekomendasi BPK tidak boleh sekadar dicatat dalam dokumen lalu dilupakan. Harus ada komitmen eksekusi di lapangan. Itu yang kami kawal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa opini WTP seharusnya menjadi pemicu untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar menjadi pencapaian administratif semata.

“Pengakuan ini adalah modal awal yang baik, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah benar-benar memperbaiki sistem dan mencegah temuan serupa di masa mendatang,” tutupnya. (adv)