ARUSBAWAH.CO - Suasana diskusi di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, mendadak hidup ketika seorang warga mengangkat tangan dan melontarkan pertanyaan sederhana, namun mengena: “Sebenarnya kami bisa lihat anggaran desa itu di mana?”
Pertanyaan itu muncul dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-II yang digelar anggota DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, pada 15 Maret 2026.
Momen tersebut menjadi potret nyata bagaimana isu transparansi anggaran masih terasa jauh dari keseharian sebagian masyarakat.
Pertanyaan Sederhana, Masalahnya Besar
Warga yang hadir mengaku sering mendengar program pembangunan desa, namun tidak selalu mengetahui detail perencanaannya.
Mulai dari jumlah anggaran hingga peruntukannya, menurut mereka, belum sepenuhnya mudah diakses.
Pertanyaan itu pun langsung ditanggapi oleh Didik Agung.
Ia menilai, hal tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
“Kalau masyarakat masih bertanya seperti itu, berarti transparansi kita belum maksimal,” ujarnya.
Transparansi Bukan Sekadar Laporan
Dalam forum tersebut, Didik menekankan bahwa transparansi bukan hanya soal laporan di atas kertas, tetapi bagaimana informasi itu benar-benar sampai dan dipahami warga.
Ia menyebut, keterbukaan anggaran seharusnya bisa diakses publik secara mudah, baik melalui papan informasi desa, forum musyawarah, maupun kanal digital.
“Jangan sampai anggaran itu hanya diketahui segelintir orang. Masyarakat harus tahu, karena itu uang rakyat,” tegasnya.
Narasumber Tekankan Peran Warga
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Sutardi dan Viktor Boni Silala.
Keduanya sepakat, transparansi tidak akan berjalan tanpa partisipasi aktif masyarakat.
Menurut mereka, warga tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi juga perlu berani bertanya dan mengawasi jalannya program pembangunan.
“Kalau masyarakat diam, maka kontrol sosial tidak berjalan,” ujar salah satu narasumber.
Diskusi Jadi Ruang Curhat Warga
Tak hanya satu, beberapa warga lain juga mulai menyampaikan pengalaman mereka.
Ada yang mengaku jarang dilibatkan dalam musyawarah desa, ada pula yang merasa informasi pembangunan sering datang terlambat.
Diskusi yang awalnya formal pun berubah menjadi ruang curhat, sekaligus refleksi bersama tentang kondisi demokrasi di tingkat desa.
Didik Agung menegaskan, demokrasi sejatinya dimulai dari hal-hal kecil seperti keterbukaan informasi dan partisipasi warga di desa.
Ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, agar tidak ada lagi jarak dalam memahami kebijakan publik.
“Demokrasi itu hidup kalau masyarakatnya berani bertanya, dan pemerintahnya siap menjawab,” tutupnya. (adv)
