ARUSBAWAH.CO - Kebijakan penghematan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 turut menjadi perhatian DPRD Samarinda.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran di daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Vanandza mengakui bahwa kebijakan dari pemerintah pusat pasti berdampak pada keuangan dan penganggaran daerah, termasuk Kota Samarinda.

Namun, ia menekankan pentingnya strategi pemangkasan yang tidak mengorbankan program-program esensial bagi masyarakat.

"Dampak penghematan ini pasti terasa. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah kota sebagai pihak yang mengelola anggaran. DPRD hanya berperan dalam memberikan saran dan masukan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar program yang berdampak langsung pada masyarakat tetap berjalan.