Menurutnya, mekanisme pemantauan harga dan respons cepat dari BI maupun pemerintah menjadi kunci agar gejolak harga tidak mengganggu ekonomi daerah.

Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kaltim, terutama daerah pedalaman dan perbatasan yang kerap luput dari perhatian.

Yenni berharap hasil evaluasi BI ini dapat mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan publik di wilayah tertinggal.

Yenni menegaskan perlunya distribusi anggaran yang lebih merata.

Ia juga menyoroti sektor-sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan ekonomi lokal yang menurutnya perlu dukungan nyata agar dapat berkembang.

Selain itu, ia tengah memantau aspirasi terkait kebutuhan jembatan gantung, akses jalan menuju kebun, dan sarana menuju sekolah.

“Tahun depan ada rencana perbaikan jembatan gantung untuk petani. Harapannya program peningkatan akses pendidikan dan mobilitas warga juga bisa berjalan,” jelasnya.