ARUSBAWAH.CO - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Seno Aji menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, FY Andriyanto, bersama Plt Gakum dan Kepala Bagian Administrasi Kantor Wilayah KPPU, Aidil Adzhar, di lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub menekankan bahwa keberadaan KPPU sangat penting untuk menjaga iklim usaha di Kaltim tetap sehat dan kompetitif.
Ia menilai pengawasan KPPU mampu mencegah praktik usaha yang merugikan masyarakat maupun pelaku bisnis.
“KPPU sebagai lembaga independen dari pusat bisa membantu Pemprov Kaltim dalam pengawasan persaingan usaha di daerah, sehingga dunia usaha di Kaltim dapat tumbuh lebih sehat dan kondusif,” ungkap Wagub Seno Aji.
Lebih jauh, Wagub berharap peran KPPU di Kalimantan, khususnya Kaltim, dapat dijalankan secara optimal karena pengawasan yang baik memberi manfaat besar bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kami berharap KPPU benar-benar hadir sebagai pengawas persaingan usaha di Kaltim, agar tidak ada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Pembahasan mengenai tarif angkutan sewa khusus (taksi online) juga turut dibahas, mengingat tarif tersebut belum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kaltim.
Saat ini KPPU sedang melakukan penyelidikan yang diharapkan segera selesai. “Mudah-mudahan hasil penyelidikan tersebut bisa memberikan input kepada Pemprov Kaltim,” kata Wagub.
FY Andriyanto menjelaskan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan KPPU kepada Pemprov Kaltim.
“Selaku lembaga pemerintah pusat, kami juga ingin menjalin kerja sama. Berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim dan daerah kabupaten kota dalam pengawasan persaingan usaha,” jelasnya.
Selain itu, Andriyanto menegaskan bahwa Kanwil V KPPU Kalimantan terus mengintensifkan perannya dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan.
“Selain masalah persaingan usaha, kami juga melakukan pengawasan kemitraan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan pelaku usaha besar yang berdampak pada UMKM,” ungkapnya. (adv)
