ARUSBAWAH.CO - Isu keamanan wisata di Labuan Cermin kembali mencuat setelah berbagai laporan masyarakat mengarah pada kebutuhan penanganan buaya di kawasan tersebut.
Respons atas perhatian publik itu membuat Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, memberikan penegasan mengenai pentingnya langkah konkret agar destinasi di Biduk-Biduk, Berau, dapat tetap menarik dan aman dikunjungi wisatawan.
Saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin (1/12/2025), ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.
Dalam keterangannya, ia menyampaikan, “Keberadaan buaya di kawasan Labuan Cermin dinilai dapat menghambat pengembangan UMKM dan sektor pariwisata setempat.”
Ungkapan tersebut merujuk pada situasi di mana kehadiran satwa liar dapat berimbas pada keberlanjutan usaha lokal yang bergantung pada ramainya kunjungan wisatawan.
Permintaan dari warga terkait kemungkinan pembangunan penangkaran buaya, menurutnya, tidak sekadar wacana spontan.
Aspirasi tersebut juga dipandang sebagai peluang tambahan yang memungkinkan kawasan itu memperoleh nilai wisata baru, selain memastikan keamanan pengunjung.
Meskipun begitu, rencana tersebut masih memerlukan kajian menyeluruh, mencakup kesesuaian lokasi, kesiapan teknis, hingga kebutuhan biaya.
Aktivitas wisata seperti penyelaman dan snorkeling selama ini cukup sering terpengaruh oleh isu kemunculan buaya. Setiap kali muncul kabar seperti itu, kunjungan wisatawan biasanya menurun.
Kondisi tersebut menjadi latar yang memperkuat gagasan bahwa fasilitas penangkaran bisa menjadi langkah perlindungan sekaligus strategi menarik wisatawan tambahan.
Besarnya potensi pariwisata Berau disebut membutuhkan dukungan penuh dari aspek keamanan dan kenyamanan. Dalam penjelasannya, Syarifatul juga menyampaikan pendapatnya,
“Jika penangkaran tersebut mampu menjadi potensi baru yang memberikan kontribusi pendapatan daerah tanpa memerlukan biaya berlebihan, langkah ini patut dipertimbang.”
Menurutnya, upaya pemerintah daerah sangat diperlukan dalam memaksimalkan peluang tersebut.
Dorongan kepada Pemprov dan Dispar Kaltim pun ia sampaikan agar proses perencanaan kawasan bisa segera dimulai.
Ia menilai bahwa semakin cepat pembahasan dilakukan, semakin besar potensi kawasan itu berkembang.
Pemilihan lokasi yang tepat dan mekanisme penangkaran yang benar dinilainya menjadi fondasi utama agar rencana ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Mengingat buaya tidak dapat disingkirkan atau dimusnahkan, penangkaran menjadi pilihan yang paling memungkinkan sebagai solusi jangka panjang,” pungkasnya. (adv)
