“Kita harus kompak. Jangan cuma karena beda pandangan jadi ribut. Jangan gara-gara gaduh, pemerintah pusat nilai kita nggak serius lalu sekolah dibatalkan. Emang yang rugi wali kota? Enggak. Yang rugi itu rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi hanyalah miskomunikasi yang dibesar-besarkan oleh media. 

“Antara Pemkot, Pemprov, dan Yayasan itu enggak ada masalah besar. Semuanya biasa saja. Tapi kalau dibikin gaduh, bisa jadi gagal. Kita jangan cari kambing hitam, lebih baik cari kambing guling saja,” sindirnya.

Andi Harun juga menegaskan bahwa sejak awal pihaknya hanya ingin meminjam empat kelas di Yayasan Melati, bukan menjadikan lokasi itu permanen. 

Namun situasi yang berkembang membuat Pemkot mundur demi menjaga hubungan baik antar pihak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin membenarkan bahwa pihaknya batal memakai Yayasan Melati dan kini tengah mencari lokasi baru yang lebih layak.

“Kemarin memang sempat minta izin pinjam empat kelas di sana, sifatnya sementara. Tapi karena di sana juga sekarang akan dipakai lagi oleh SMA 10, ya kita cabut diri. Kita enggak jadi,” jelas Asli.

Asli Nuryadin mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih meninjau beberapa lokasi alternatif yang dinilai layak untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.