ARUSBAWAH.CO - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda resmi membuka Program Studi Magister Hukum pada Selasa, 20 Agustus 2025.
Peresmian ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional di Auditorium Untag Samarinda, yang mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, mulai dari civitas akademika, tokoh pendidikan, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Pemprov Kaltim sendiri menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas hadirnya program baru tersebut, yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan pendidikan tinggi di daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, melalui Kabiro Kesra Dasmiah, menyebutkan bahwa hadirnya Magister Hukum adalah langkah nyata Untag dalam menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini.
“Kami mengapresiasi Untag Samarinda yang telah menghadirkan Program Magister Hukum. Ini bukan sekadar capaian institusional, tapi juga wujud kontribusi nyata dalam menangkap perkembangan pendidikan tinggi di Kaltim,” ungkapnya.
Dasmiah juga menyinggung hasil pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi terkait kebijakan baru, di mana usia maksimal untuk melanjutkan studi doktoral kini diperpanjang hingga 50 tahun.
Ia mendorong mahasiswa maupun dosen untuk terus melanjutkan pendidikan, termasuk memanfaatkan skema pembiayaan, seperti Gratispol.
“Semangat belajar tidak boleh berhenti. Kami berharap mahasiswa maupun dosen terus melanjutkan pendidikan tinggi agar kualitas pendidikan hukum semakin meningkat,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, yang menekankan pentingnya keadilan dalam dunia hukum.
“Tidak boleh ada lagi penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harapan kami, melalui Magister Hukum ini lahir penegak hukum yang adil dan mampu memberi kontribusi besar untuk daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Untag Samarinda, Evi, menuturkan bahwa kehadiran program ini merupakan hasil perjuangan panjang sejak era kepemimpinan rektor sebelumnya.
“Program ini lahir dari komitmen untuk mencetak penegak hukum yang bukan hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki visi dan misi yang kuat. Magister Hukum bukan sekadar menambah jenjang studi, melainkan langkah strategis untuk menjaga keadilan sosial dan mengawal demokrasi melalui sistem hukum yang lebih kokoh,” jelasnya.
Evi menambahkan, kurikulum magister dirancang adaptif, responsif, dan relevan dengan dinamika isu-isu hukum kontemporer.
Senada, Dekan Fakultas Hukum Untag Samarinda, Sukindar, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen fakultas dalam menghadapi kompleksitas hukum yang terus berkembang.
“Kami ingin lulusan magister tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki kepekaan sosial serta mampu menghadirkan solusi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
