Angka itu sangat berbeda dibandingkan dengan 2025.
Selisihnya hampir Rp7 triliun, sebuah angka yang tidak bisa ditutupi hanya dengan efisiensi biasa.
Sebagai informasi, struktur Pendapatan Daerah Kaltim ditopang dua sumber utama yakni Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat, masing-masing sekitar Rp10 triliun pada 2025.
PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah senilai Rp8,4 triliun, diikuti Retribusi Rp1,07 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp449,31 miliar, dan Lain-lain PAD yang sah Rp115,51 miliar.
Namun tanpa sokongan transfer pusat, posisi fiskal Kaltim menjadi timpang.
Di satu sisi, PAD tak cukup menutup seluruh belanja.
Lebih rinci soal dompet pendapatan Kaltim di 2025, bisa dilihat di bawah ini:
Pos Belanja Lainnya Jadi Sumber Penghematan Terbesar
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait Belanja Daerah 2025, total pengeluaran Pemprov Kaltim mencapai kisaran Rp20 triliun.
Empat kelompok besar menyerap hampir seluruh anggaran itu.
Masing-masing terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp3,749 triliun, Belanja Barang dan Jasa Rp4,916 triliun, Belanja Modal Rp4,667 triliun, dan Belanja Lainnya Rp7,616 triliun.
Dari keempat kelompok itu, Belanja Lainnya menjadi pos paling gemuk.
Di dalamnya ada rincian seperti Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4,663 triliun, Bantuan Keuangan Rp2,053 triliun, Hibah Rp695 miliar, hingga Belanja Sosial dan Tidak Terduga yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Tag
