ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipastikan harus menempuh penghematan besar-besaran pada tahun anggaran 2026.

Bukan karena keinginan, tapi karena keterpaksaan setelah pemerintah pusat memangkas drastis jatah Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi salah satu penopang utama APBD Kaltim.

Pemangkasan ini terungkap setelah beredarnya dokumen resmi Kementerian Keuangan bernomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.

Surat tersebut beredar tak lama setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi undang-undang.

TKD Kalimantan Timur Turun Drastis Hingga 77 Persen

Dalam dokumen itu, Kalimantan Timur hanya akan menerima TKD sebesar Rp2,4 triliun pada tahun depan.

Padahal pada 2025, nilainya masih di angka Rp8,7 triliun.

Artinya, Kaltim kehilangan lebih dari Rp6 triliun dana transfer hanya dalam setahun.

Secara persentase, penurunan ini mencapai sekitar 77 persen, atau hanya 27,59 persen dari jumlah yang diterima tahun sebelumnya.

Pemangkasan ekstrem itu otomatis membuat struktur keuangan Kaltim terguncang.

Sebab, TKD selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan program prioritas pemerintah provinsi.

Bagi Kaltim, efek domino dari pemangkasan itu sangat jelas, APBD Kaltim harus disesuaikan dengan Pos Anggaran yang ada.

APBD Kaltim 2026 Diprediksi Turun ke Rp13 Triliun

Dari total Rp20 triliun APBD 2025, diperkirakan APBD tahun depan hanya akan berkisar Rp13 triliun.

Perkiraan ini dengan asumsi pendapatan daerah Kaltim dari dua sumber, yakni PAD Rp 10 Triliun dan TKD sekitar Rp 3 Triliun pada 2026.