ARUSBAWAH.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait hukum bagi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 20 kecamatan se-Kukar.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas PPK dalam menangani pelanggaran administrasi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Bimtek ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari Senin (16/9/2024) hingga Rabu (18/9/2024), dan bertempat di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.
Selain membahas pelanggaran administrasi, materi yang diberikan juga menyentuh aspek hukum lainnya yang relevan dengan proses pemilihan.
Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menjelaskan bahwa dalam Bimtek ini, pemateri yang dihadirkan berasal dari berbagai latar belakang.
"Kita berikan Bimtek hukumnya terkait pelanggaran administrasi dalam Pilkada. Pemateri berasal dari praktisi hukum, internal KPU, dan pihak kejaksaan," ujar Rudi.
Tujuannya adalah agar anggota PPK memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan yang harus ditaati dalam proses pemilihan, khususnya untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran administrasi.
"Kami ingin seluruh anggota PPK siap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa pemilu, baik itu pelanggaran administrasi maupun sengketa proses," tambah Rudi.
Dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024, KPU Kukar menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota PPK di setiap kecamatan.
Salah satu peserta, Ketua PPK Kecamatan Tenggarong, menyatakan bahwa Bimtek ini sangat membantu mereka untuk lebih siap menghadapi potensi sengketa.
"Melalui pelatihan ini, kami mendapat wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin muncul selama proses pemilihan," ujar Ketua PPK tersebut.
Seluruh PPK yang hadir dalam kegiatan ini, termasuk para ketua dan anggotanya, diharapkan dapat membawa pengetahuan yang didapatkan dalam Bimtek ini ke tingkat kecamatan masing-masing.
Bimtek ini merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh KPU Kukar menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan profesional.
Kegiatan ini juga merupakan bentuk kesiapan KPU Kukar dalam mengawal proses pemilihan yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (adv)
