ARUSBAWAH.CO - Terowongan Samarinda memang tinggal menunggu Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum bisa dibuka untuk masyarakat.
Sejatinya, pembangunan fisik terowongan tersebut sudah selesai.
Proyek terowongan (Tunnel) Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap ini diketahui telah menghabiskan anggaran sekitar Rp432,3 miliar dari APBD periode 2022–2025.
Namun, pemerintah punya wacana usulan tambahan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk penguatan struktur terowongan sepanjang 700 meter ini.
Tambahan anggaran itu rencananya akan digunakan untuk menyempurnakan kawasan di sekitarnya, terutama penanganan lereng di area mulut terowongan yang berdasarkan hasil studi masih direkomendasikan mendapat perlakuan khusus.
Sayangnya, rencana itu belum akan berjalan dalam waktu dekat.
Selain karena kajiannya belum rampung, tetapi juga karena kemampuan keuangan Pemerintah Kota Samarinda sedang difokuskan untuk menyelesaikan utang proyek yang masih membebani APBD.
Plt Kepala Dinas PUPR Samarinda Hendra Kusuma mengatakan angka sekitar Rp90 miliar yang sempat muncul bukan nilai yang sudah diputuskan pemerintah.
Ia menegaskan angka tersebut masih estimasi awal berdasarkan kebutuhan teknis yang dinilai ideal apabila seluruh penyempurnaan kawasan terowongan dikerjakan sekaligus.
"Masih sebatas wacana dan belum diajukan. Detail pekerjaan juga belum final," kata Hendra, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, Dinas PUPR memang berpandangan pembangunan terowongan sebaiknya dituntaskan secara menyeluruh, mulai dari struktur utama hingga kawasan penyangganya.
Namun realisasi pekerjaan tambahan tersebut sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
"Dari sisi teknis, kami berpikir proyek harus tuntas dari hulu ke hilir, jadi ada beberapa item yang idealnya dikerjakan," ujar Hendra.
"Kalau ada dana silakan dilaksanakan. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Semua tergantung kondisi anggaran," sambungnya.
Selain itu, ia menegaskan angka penambahan anggaran sekitar Rp90 miliar belum nilai final yang akan diajukan pemerintah.
"Angka itu tidak mutlak bahwa harus segitu. Kalau di teknis itu, kita bisa lakukan perbandingan, mungkin ada yang lebih layak. Tapi ini belum sampai ke sana," katanya.
Pelandaian Tebing Dinilai Jadi Solusi
Salah satu pekerjaan yang masuk dalam kajian ialah penanganan longsoran lama di sekitar bibir terowongan.
"Rencana pelandaian tebing termasuk dalam anggaran Rp90 miliar tadi," katanya.
Hendra menjelaskan hasil studi merekomendasikan pelandaian lereng karena hingga kini kondisi tebing masih tergolong curam.
Meski sebelumnya telah dilakukan re-grading, sejumlah rekahan masih terlihat sehingga diperlukan penanganan lanjutan agar potensi pergerakan tanah dapat diminimalkan.
Rencana yang disiapkan ialah memangkas sebagian lereng kemudian melakukan penimbunan kembali sehingga kemiringannya menjadi lebih landai.
Meski demikian, ia memastikan kondisi konstruksi terowongan sendiri tetap berada dalam kondisi aman.
Menurutnya, aspek keselamatan struktur telah diperhitungkan sejak awal, termasuk dengan memperpanjang mulut terowongan lebih dari 70 meter ke arah luar.
"Dari sisi keselamatan sebenarnya sudah sangat aman karena mulut terowongan sudah diperpanjang lebih dari 70 meter ke arah luar," katanya.
Selain pelandaian lereng, pemerintah juga masih membuka kemungkinan mencari pembanding dari daerah lain sebelum menentukan metode penanganan terbaik.
"Kami masih mencari solusi yang lebih proper dan lebih layak," ujarnya.
Belum Mungkin Dikerjakan Tahun Ini
Hendra mengatakan, rencana penyempurnaan kawasan terowongan melalui tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar kemungkinan belum bisa direalisasikan pada tahun ini.
Menurutnya, sekalipun anggaran tersedia melalui perubahan APBD, waktu yang tersisa dinilai tidak lagi memungkinkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
"Untuk dilaksanakan di APBD perubahan tahun ini kemungkinan masih jauh. Kalaupun ada uang, waktunya tidak memungkinkan untuk pelaksanaan," katanya.
Ia menambahkan, peluang merealisasikan pekerjaan tersebut pada tahun depan juga belum bisa dipastikan karena masih bergantung pada kondisi keuangan daerah.
"Tahun depan juga belum pasti karena kondisi keuangan masih harus dilihat. Saat ini tidak ada harapan tambahan dari APBN, jadi benar-benar mengandalkan PAD," ujarnya.
Hendra menegaskan, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan penyelesaian kewajiban pembayaran utang proyek sebelum memulai pekerjaan fisik baru.
"Komitmen wali kota adalah menyelesaikan utang terlebih dahulu sebelum pengadaan fisik baru," bebernya.
Utang Proyek Didahulukan
Di tengah kebutuhan penyempurnaan terowongan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda masih memiliki kewajiban membayar utang proyek tahun anggaran 2025.
Khusus di lingkungan Dinas PUPR, nilai pekerjaan yang belum terbayar mencapai sekitar Rp290 miliar.
Utang tersebut tersebar di tiga bidang, yakni Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Cipta Karya.
Sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan Terowongan Samarinda, Pasar Pagi, hingga Teras Samarinda, masih masuk dalam daftar pekerjaan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.
Masih Jalani Asistensi dan Uji Commissioning
Hendra mengatakan, saat ini Terowongan Samarinda masih dalam proses pengujian dan commissioning dari kementerian.
Proses asistensi juga masih terus berjalan sebelum Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat diterbitkan.
Menurutnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, termasuk penunjukan konsultan penguji dan berbagai pengujian teknis.
"Saat ini masih dalam proses pengujian dan commissioning dari kementerian. Proses asistensi terus berjalan, ada beberapa tahap yang harus dilalui, termasuk penunjukan konsultan penguji dan berbagai pengujian teknis," kata Hendra.
"Targetnya mudah-mudahan surat SLF bisa keluar pada bulan September," sambungnya.
Ia menjelaskan, yang ditunggu saat ini adalah terbitnya SLF. Selama seluruh persyaratan dipenuhi dan target kementerian tercapai, ia berharap tidak ada kendala dalam proses tersebut.
"Yang ditunggu sebenarnya adalah keluarnya SLF. Selama semua syarat dipenuhi dan target kementerian tercapai, mudah-mudahan tidak ada kendala," ujarnya.
Hendra menambahkan, uji commissioning merupakan bagian dari proses penerbitan SLF. Pengujian itu meliputi pengujian sampel material hingga uji beban di lapangan.
"Setelah SLF terbit, terowongan pada prinsipnya sudah bisa dipakai. Uji commissioning merupakan bagian dari proses itu, termasuk pengujian sampel material dan pengujian beban di lapangan," pungkasnya.
Terowongan Ditarget Dibuka September, Pemkot Lengkapi SLF
Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda masih melengkapi proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat sebelum Terowongan Samarinda dapat dioperasikan.
Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan seluruh dokumen pendukung terus dilengkapi sebelum diajukan untuk proses uji kelayakan.
“Untuk terowongan, tanggal 24 nanti kita ajukan uji kelayakan. SLF-nya terus kita lengkapi,” kata Marnabas, Jumat (19/6/2026) lalu.
Ia menjelaskan, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap itu ditargetkan dapat dibuka untuk masyarakat pada September 2026.
Meski demikian, proses tersebut masih bergantung pada hasil penilaian pemerintah pusat melalui BKJTJK yang melakukan asesmen dan evaluasi teknis.
“Kemudian mungkin September sudah bisa dibuka. Tergantung kesiapan dari Kementerian Perhubungan dan BKJTJK,” ujarnya.
Menurut Marnabas, proses evaluasi tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 69 hari sebelum seluruh tahapan dapat dinyatakan tuntas.
“Sekarang tinggal menunggu proses dari mereka karena ada waktu sekitar 69 hari,” katanya.
Ia mengeklaim, terowongan tersebut merupakan infrastruktur pertama di Kalimantan sehingga seluruh aspek keselamatan harus dipastikan memenuhi standar sebelum dibuka untuk umum.
Sementara dari sisi konstruksi, pekerjaan fisik disebut telah selesai. Pemerintah kini tinggal memastikan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk sistem penerangan dan kelistrikan, dapat berfungsi optimal saat terowongan mulai beroperasi.
“Kalau pekerjaan fisik sudah selesai. Tinggal lampu-lampunya saja. Saya minta sebelum penyerahan benar-benar diantisipasi. Jangan sampai lampu mati, itu bahaya. Harus ada genset yang disiapkan,” tegasnya.
(raf)
