ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mengungkapkan temuan awal Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) setelah melakukan peninjauan lapangan atau uji petik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

Dari hasil turun lapangan, Pansus LKPJ menemukan sejumlah proyek pendidikan bermasalah, mulai dari pembangunan SMKN 1 PPU yang baru mencapai sekitar 70 persen, proyek SMKN 3 Long Ikis yang mangkrak akibat kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan hingga membuat siswa terpaksa menumpang di sekolah lain.

Ada pula pembangunan SMAN 2 Paser yang masih terganjal sengketa lahan, hingga lemahnya perencanaan pada asrama SMKN 3 PPU yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Yenni, persoalan mendasar pada aspek perencanaan proyek, yang berdampak langsung pada kualitas dan kebermanfaatan pembangunan.

“Saya ikut uji petik baru di dua kabupaten, karena itu zona dapil saya, Paser dan PPU. Yang saya lihat memang ada kekurangan di perencanaan,” ujarnya saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026).

Temuan Uji Petik: Asrama SMK Tak Bisa Digunakan

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah pembangunan asrama putri di SMKN 3 PPU yang terletak di Kecamatan Babulu, PPU.

Meski bangunan tersebut telah rampung dengan anggaran mencapai Rp4,5 miliar, fasilitas itu justru belum bisa difungsikan.

Menurut Yenni, kondisi fisik bangunan menunjukkan adanya kelemahan serius, terutama pada bagian atap yang tidak mampu menahan air saat hujan.

“Bangunannya sudah jadi, kamar-kamarnya sudah ada. Tapi kalau hujan, air masuk dari atas. Jadi tidak bisa digunakan,” jelasnya.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan sejak awal, yang seharusnya sudah mempertimbangkan aspek teknis dan keberlanjutan penggunaan bangunan.

“Harusnya sejak awal dipikirkan matang. Karena kalau sekarang butuh tambahan anggaran lagi, belum tentu bisa dipenuhi,” tegasnya.

Terancam Mangkrak di Tengah Keterbatasan Fiskal

Yenni juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penurunan menjadi tantangan besar untuk melanjutkan atau memperbaiki proyek-proyek bermasalah.

Ia menyebut, kemampuan anggaran daerah saat ini mengalami penurunan signifikan, sehingga ruang untuk pembiayaan tambahan sangat terbatas.

“Fiskal kita kan turun jauh. Dulu APBD kita di kisaran 25 (miliar), tiba-tiba sekarang 15 (miliar). Ke depan juga belum tentu stabil,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, proyek yang membutuhkan anggaran tambahan berisiko mangkrak jika tidak segera ditangani.

“Kalau dibiarkan satu sampai dua tahun, itu bisa rusak dan sayang sekali. Padahal tujuannya untuk anak-anak SMK,” tambahnya.

Pansus LKPJ Akan Panggil Pihak Terkait

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Yenni memastikan seluruh temuan Pansus LKPJ akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.

Hasil uji petik akan dihimpun, dibahas dalam rapat, hingga akhirnya dilaporkan secara komprehensif dalam forum DPRD.

“Nanti pasti kita laporkan. Setelah uji petik selesai, kita panggil, kita rapatkan, dan kita bahas,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihak-pihak terkait dalam proyek, termasuk kontraktor atau pelaksana, juga akan dipanggil untuk dimintai penjelasan.

“Kita panggil pemborongnya juga, kita tanya ini kenapa bisa seperti ini. Itu bagian dari fungsi pengawasan kami,” tegas Yenni.

Tegaskan Pentingnya Perencanaan Matang

Yenni menekankan bahwa perencanaan yang matang menjadi kunci utama agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

Ia mengingatkan, setiap proyek harus dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan keterbatasan anggaran di masa depan.

“Harusnya dari awal sudah dimaksimalkan. Karena kita tidak tahu ke depan anggaran itu ada atau tidak,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal justru menjadi kerugian besar, baik dari sisi anggaran maupun kebutuhan masyarakat.

“Kalau tidak bisa dipakai dengan baik, itu sayang sekali. Harusnya bisa langsung bermanfaat,” tutupnya. (sobizz/raf)