ARUSBAWAH.CO - Dinamika politik di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur memanas pasca rapat konsultasi yang digelar pada Senin (04/05/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, sebanyak enam fraksi yang terdiri dari 22 Anggota DPRD Kaltim menyatakan kesepakatan untuk mengusulkan penggunaan hak angket guna menyelidiki persoalan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.
Meskipun kuorum pengusulan telah terpenuhi, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Muhammad Husni Fahruddin alias Ayub, menekankan pentingnya akurasi data dan kepatuhan terhadap tata tertib lembaga sebelum melangkah lebih jauh ke tahap penyelidikan mendalam.
Mengedepankan Data Otentik dalam Penyelidikan
Dalam keterangannya usai rapat, Ayub menyatakan bahwa DPRD harus memiliki landasan yang kuat sebelum menetapkan objek penyelidikan.
Menurutnya, saat ini para anggota dewan masih membutuhkan data yang lebih otentik dan akurat terkait persoalan yang disuarakan oleh masyarakat.
Hal ini diperlukan agar proses hak angket tidak kehilangan arah saat pelaksanaannya nanti.
"Kita itu mencoba untuk memberikan pencerahan tata aturan bermain kita dalam proses hak-hak kelembagaan. Kami menyadari bahwa sebenarnya sama dengan fraksi yang lain, kita belum memiliki data yang otentik dan akurat terkait persoalan-persoalan yang disuarakan masyarakat," ujar Ayub kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa akan menjadi janggal jika lembaga legislatif memulai penyelidikan tanpa memahami objek perkara secara menyeluruh.
Tanpa data awal yang kuat, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sidang angket dikhawatirkan hanya bersifat klarifikasi umum, bukan temuan bukti substantif.
