ARUSBAWAH.CO - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pihak ketiga dalam menekan angka stunting.

Dorongan ini muncul karena adanya rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikhawatirkan akan memengaruhi berbagai program, termasuk upaya penurunan stunting.

Darlis menjelaskan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan perangkat kecamatan.

Ia optimistis, usaha bersama ini bisa menurunkan angka stunting hingga mendekati nol.

Menurutnya, kondisi fiskal yang serba terbatas membuat kolaborasi menjadi strategi utama.

Masalah stunting, katanya, tak mungkin terselesaikan jika hanya mengandalkan pemerintah.

Ia menegaskan perlunya pelibatan sektor swasta dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas anggaran untuk terlibat langsung dalam penanganan stunting.

“Peran swasta sebenarnya cukup besar. Di Samarinda, saat kami mengajak bekerja sama, tingkat partisipasinya sangat tinggi,” ujarnya.

Darlis menilai, minimnya keterlibatan swasta di beberapa daerah biasanya terjadi karena undangan kolaborasi yang belum maksimal.

Karena itu, ia mendorong kabupaten/kota lain untuk lebih aktif menggandeng pihak ketiga, seperti yang dilakukan Samarinda melalui kerja sama dengan Baznas.

Data DPPA Kaltim 2024 menunjukkan, tiga daerah berhasil menekan prevalensi stunting di bawah rata-rata provinsi, yakni Kutai Kartanegara menjadi yang terendah dengan 14,2 persen, diikuti Samarinda 20,3 persen, dan Bontang 20,7 persen.

Sementara itu, empat daerah lainnya masih berada pada level mengkhawatirkan: Kutai Timur 26,9 persen, Kutai Barat 27,6 persen, Balikpapan 24,7 persen yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, serta Penajam Paser Utara yang tertinggi dengan 32,0 persen.

“Baznas ada di semua kabupaten/kota, jadi kami berharap kolaborasi bisa terus berjalan dan dana Baznas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” pungkasnya.

(adv)