Terkait hal itu, Nugraha tokoh pemuda setempat, mengingatkan bahwa daerah ini pernah mengalami longsor besar yang menenggelamkan delapan rumah.

“Kok sekarang ada tambang lagi, seakan-akan kejadian itu dilupakan?” ujarnya.

Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari pemerintah terkait izin dan kajian lingkungan.

“Waktu diminta dokumen pembaruan AMDAL pasca-longsor 2018, dinas bilang ‘dokumen tidak ketemu’,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti adanya tali asih dari perusahaan yang diberikan kepada warga.

“Harusnya ini kompensasi, bukan alat biar warga diam. Tapi yang terima jadi takut protes,” katanya.

Nominal tali asih pun ia sebut terus menurun dari Rp500 ribu menjadi Rp150 ribu, yang mencakup dampak debu, banjir, dan kebisingan.

Nugraha menilai tambang ini berisiko menyebabkan longsor karena struktur tanah sudah tergerus.

“Kalau terjadi likuifaksi atau longsor besar, bisa saja rumah-rumah ini ikut tertarik ke dalam tambang. Kalau bisa, tambang jangan dekat permukiman,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager Eksternal PT ABN, Bambang, menyebut bahwa operasi tambang dilakukan berdasarkan Feasibility Study (FS) yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat.

“Ketika FS ini disusun, itu kan juga berkonsultasi dengan masyarakat,” katanya.

Bambang juga menyatakan bahwa aktivitas tambang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga oleh kontraktor.

“Setahu saya, kontraktor juga sudah ditegaskan dalam perjanjian tertentu untuk mengakomodir kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Terkait dampak lingkungan, Bambang mengakui adanya gangguan seperti debu dan kebisingan.