ARUSBAWAH.CO -  Pulau Kakaban selama ini menjadi salah satu ikon wisata andalan Kalimantan Timur.

Keunikan danau ubur-ubur tak menyengat yang hanya dimiliki segelintir tempat di dunia menjadikan kawasan itu magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun di balik potensi wisata tersebut, masih tersisa pekerjaan rumah yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Salah satunya soal pembagian manfaat atau pendapatan dari pengelolaan kawasan wisata antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Berau.

Persoalan itu turut menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya'diah.

Politikus Partai Golkar itu menilai sudah saatnya kedua pemerintah duduk bersama untuk menyepakati pola pembagian yang adil tanpa mengesampingkan aspek konservasi.

"Harus ada yang memfasilitasi untuk bisa duduk bersama. Memang wilayah laut itu domainnya di provinsi, sementara itu adanya di Berau," kata Syarifatul, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, masyarakat Berau merupakan pihak yang paling layak menikmati manfaat dari keberadaan destinasi wisata tersebut karena menjadi daerah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas wisata.

"Mestinya masyarakat Berau yang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan pulau ini juga pengelolaannya, karena mereka yang langsung bersentuhan dengan wisatawan juga. Kalau ada kerusakan, mereka juga yang merasakan," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika beberapa waktu lalu jumlah ubur-ubur tak menyengat (jellyfish) di Danau Kakaban menurun sehingga kawasan tersebut sempat ditutup sementara.

Kondisi itu, kata dia, otomatis berdampak terhadap kunjungan wisata dan pelaku usaha di Berau.

"Sempat beberapa waktu lalu kan wisatawan agak sepi karena jellyfish-nya itu kurang jumlahnya. Maka ditutup dulu sementara," tuturnya.

Jangan Kejar PAD, Konservasi Harus Tetap Jadi Prioritas

Meski mendorong agar Kabupaten Berau memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, Syarifatul mengingatkan pengelolaan Pulau Kakaban tidak boleh hanya berorientasi pada pendapatan daerah.

Menurutnya, kawasan tersebut merupakan aset konservasi yang harus dijaga karena menjadi habitat ubur-ubur langka yang hanya ada di sedikit tempat di dunia.

Karena itu, ia menilai pemerintah provinsi tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan konservasi.

"Jangan sampai kita hanya berpikir ekonomi atau keuntungan sesaat, membiarkan wisatawan di situ semaunya sendiri. Terus banyak mati, terus punah. Kita enggak ingin juga seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, kewenangan provinsi dalam mengelola kawasan laut juga harus dimanfaatkan untuk memastikan konservasi berjalan dengan baik.

"Memang provinsi juga berhak mengatur terhadap konservasi di Pulau Kakaban," ujarnya.

Meski demikian, ia berharap manfaat ekonomi dari kawasan tersebut tetap dapat dirasakan masyarakat Berau.

"Harapan kami ya tetap miliknya Kabupaten Berau, tapi memang di bawah kewenangan provinsi. Jadi sama-samalah bagaimana regulasinya dari provinsi, sementara Berau juga menerima manfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat di sana," katanya.

Syarifatul juga mendorong agar pengelolaan wisata lebih banyak melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Namun, menurutnya, pelibatan masyarakat harus dibarengi peningkatan kapasitas agar pengelolaan wisata berlangsung profesional.

"Pengelolaannya pun harus benar dan profesional," ujarnya.

Ia berharap pemerintah memberikan pelatihan kepada Pokdarwis agar mampu memberikan edukasi kepada wisatawan terkait wisata ramah lingkungan.

"Kami menginginkan Pokdarwis ini diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana meng-handle wisatawan agar mereka memahami bagaimana memperlakukan binatang-binatang yang langka," jelas legislator dapil Berau-Kutim-Bontang ini.

"Kemudian bagaimana mereka wisata dengan ramah lingkungan supaya alam bawah Berau itu terjaga dengan baik, karena itu aset yang harus dipertahankan," sambungnya.

Soroti Kerusakan Terumbu Karang di Berau

Selain Kakaban, Syarifatul juga menyoroti kerusakan terumbu karang di sejumlah kawasan perairan Berau.

Ia menyebut kondisi itu terjadi, salah satunya, di kawasan Tanjung Batu.

"Ada beberapa spot di Berau itu yang sudah rusak bawah lautnya, khususnya di kawasan Tanjung Batu. Karangnya di bawah sudah rusak karena pengeboman yang tak terkendali," ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi memperkuat pengawasan terhadap kawasan konservasi di Berau agar kerusakan tidak semakin meluas.

Ia berharap kawasan Derawan, Maratua hingga Kakaban tetap terjaga sehingga dapat terus menjadi kebanggaan Kalimantan Timur.

"Kami ingin Pulau Derawan dan sekitarnya tetap terjaga dengan baik agar bisa dinikmati anak cucu kita. Para wisatawan yang datang juga enggak kecewa karena di situ memang ada spot-spot diving yang bagus," pungkasnya.

(sobizz/raf)