Untuk mencapai kawasan tersebut, masyarakat harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur darat.

"PPU itu kasihan. Ada desa-desa yang letaknya sangat jauh. Dari kota ke desa bisa menempuh perjalanan sampai tiga jam masuk ke dalam. Itu yang saya alami sendiri ketika turun ke lapangan," ujarnya.

Menurutnya, jarak tempuh yang panjang itu menjadi persoalan serius ketika warga membutuhkan layanan kesehatan yang cepat.

Dalam situasi darurat, keterbatasan akses dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien.

Karena itu, ia menilai kehadiran fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah terpencil tidak bisa lagi ditunda.

"Kadang masyarakat kita harus keluar dari kampungnya hanya untuk berobat karena fasilitas yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan mereka," katanya.

Kesehatan Tak Boleh Kalah oleh Proyek Besar

Syahariah menegaskan pembangunan IKN tidak boleh membuat pemerintah melupakan kebutuhan dasar masyarakat yang telah lama tinggal dan membangun daerah tersebut.

Menurutnya, pembangunan kawasan ibu kota baru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah sekitar.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung megah atau infrastruktur berskala besar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan dasar yang mudah diakses seluruh masyarakat.

"Kita ingin pembangunan IKN berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang telah lama tinggal dan membangun daerah ini," tegasnya.

Ia mengatakan masih terdapat kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

Sementara masyarakat di kota relatif mudah mengakses rumah sakit dengan berbagai layanan spesialis, warga di daerah terpencil masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan yang sama.

Kondisi tersebut, menurut Syahariah, tidak boleh terus berlangsung.

"Percepatan pembangunan rumah sakit rujukan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan," ujarnya.

Rumah Sakit Pedalaman Diminta Tetap Jadi Prioritas

Meski kondisi fiskal Kaltim sedang menghadapi tekanan akibat pemotongan TKD, Syahariah memahami bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan.

Namun ia mengingatkan agar sektor kesehatan tidak menjadi korban dari keterbatasan anggaran tersebut.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap harus menjadi prioritas.